Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan mitra strategis yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), melaksanakan Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) 2022 di hotel Shangrila Surabaya, pada Rabu (14/9/2022) kemarin.

Dalam acara itu, mereka berkomitmen memperkuat sinergi dan inovasi berbagai program pengendalian inflasi dan membangun ketahanan pangan nasional.

Penguatan sinergi dan inovasi ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas pengendalian Inflasi tanggal 18 Agustus 2022 lalu, serta pada pertemuan dengan seluruh kepala daerah pada tanggal 12 September 2022.

Perry Warjiyo Gubernur Bank Indonesia, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya penanganan inflasi. “Pengendalian inflasi adalah hal yang penting dan itu menjadi kunci agar bisa menyejahterakan rakyat serta tidak menurunkan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menekankan pentingnya gotong royong untuk memperkuat koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi. Menurutnya, ada tiga hal penting dalam pengendalian inflasi nasional.

Pertama, yaitu Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), yang jadi urgensi tersendiri untuk mengatasi gejolak kenaikan harga pagan, agar tingkat inflasi volatile foods (bahan makanan) dapat turun dibawah lima persen. Kedua, upaya pengendalian inflasi dengan mencermati dampak rambatan kenaikan BBM dan efektivitas subsidi penyangga sosial, guna menjaga daya beli masyarakat.

“Serta ketiga, menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rapat 12 September 2022, perlu diperkuat sinergi dan berbagai upaya agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Perry.

Senada dengan hal tersebut, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan akan terus melakukan pemantauan guna melakukan pengendalian inflasi. “Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak Presiden, yakni agar hal ini terus dimonitor, seperti halnya memonitor Covid-19,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan langkah pengendalian inflasi yang dapat ditempuh, yakni memperluas kerja sama antar daerah, melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga, memanfaatkan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

Kemudian, menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan, pemanfaatan dua persen Dana Transport Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial, serta mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan.

Selain itu, menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh Pemerintah Daerah, memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen, dan memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas GNPIP untuk mempercepat stabilisasi harga.

Sementara itu, John Wempi Wetipo Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengatakan, tingkat inflasi di dunia saat ini mengalami kenaikan. “Adanya kenaikan inflasi dapat menimbulkan efek yang bisa mengakibatkan kemunduran suatu negara, seperti adanya pengangguran, krisis pangan dan energi, hingga krisis politik,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan, apresiasi atas upaya dan koordinasi seluruh Gubernur, Bupati, Walikota berserta seluruh anggota TPIP dan TPID, dalam sinergi pengendalian inflasi ini.

Wamendagri juga menegaskan, hal penting yang menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi, yakni menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen, mengawasi penyaluran BBM subsidi, mengumumkan persentase inflasi di kabupaten atau kota setiap bulannya.

Serta, mengintensifkan jaring pengaman sosial, berhati-hati dan cermat dalam melakukan komunikasi kepada publik, meningkatkan kinerja TPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan merespon cepat atas perkembangan harga dari hari ke hari. (ris/des/bil)