Pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dianggap kontraproduktif soal tidak mau berkoalisi dengan partai politik yang doyan impor. Padahal, PDIP seharusnya mengkritik petugas partainya, yakni Presiden Joko Widodo karena impor merupakan kebijakan presiden.

"Pernyataan Hasto penuh dengan kontraproduktif, karena secara tidak langsung dengan pernyataannya akan menyinggung Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (5/2).

Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini menilai, menteri yang berasal dari partai politik adalah melaksanakan program yang telah digariskan oleh presiden. Jika ternyata PDIP menyatakan tidak akan berkoalisi dengan partai yang doyan impor, sama halnya menunjuk hidung Jokowi secara langsung.

"Mestinya sebagai petugas partai, PDIP dapat menegur Jokowi secara langsung, kalau ternyata Jokowi maupun menterinya selalu lakukan impor, tidak malah blunder mengungkapkan kepada publik," kata Saiful.

Karena jika melihat struktur dalam pemerintahan, tidak ada yang dinamakan program menteri, yang ada adalah program presiden. Sehingga apapun yang dilakukan menteri yang mesti bertanggung jawab adalah presiden, karena menteri adalah pembantu presiden.

"Kalau memang pernyataan Hasto untuk Jokowi, ke mana saja PDIP selama ini, kok baru datang setelah pesta sudah hampir bubar. Ini menandakan PDIP bertentangan dengan apa yang sebenarnya dikatakan Ketua Umumnya, yakni kalau Jokowi tidak ada PDIP kasihan," pungkas Saiful. 

Foto: Presiden Joko Widodo/Net