Lebih lanjut Anis mengatakan, merujuk pada CRC, penangkapan dan penahanan terhadap seorang anak harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan merupakan upaya terakhir. Selain itu, penangkapan dan penahanan terhadap anak harus dilakukan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

"Dalam konteks anak yang berkonflik dengan hukum, untuk kasus ini anak-anak tersebut bukan pelanggar hukum," ujar dia.

Di samping itu, imbuh Anis, pihaknya menemukan bahwa tempat pengungsian yang menjadi lokasi penampungan ratusan pekerja migran yang ditahan, tidak memadai dan tidak layak. Padahal, terdapat anak-anak berusia dua bulan hingga 15 tahun yang ikut ditahan.

"Saat ini mereka ditahan di camp imigrasi Lenggeng Malaysia, dalam kondisi camp yang bercampur antara laki-laki dewasa, perempuan dan anak-anak, hanya bersekat pembatas dinding kawat. Di dalam camp imigrasi, sarana untuk istirahat dan tidur bagi anak-anak tidak memadai dan tidak layak untuk standar kesehatan," papar Anis.

Oleh karena itu, ujar Anis, pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk berkoordinasi dengan pemerintah Malaysia dan Komnas HAM Malaysia guna menangani persoalan ini.

"Komnas HAM RI merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia untuk menyediakan bantuan hukum dan konsuler bagi pekerja migran, dan membangun koordinasi dengan pemerintah Malaysia untuk memastikan penyelesaian peristiwa ini," tuturnya.

Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah Indonesia memastikan hak-hak anak yang ikut menjadi korban razia oleh Imigrasi Malaysia dapat terpenuhi. Hak ini termasuk pendidikan, asesmen potensi trauma, serta rehabilitasi terhadap anak-anak tersebut.

Kemudian, Komnas HAM juga mendorong tim pengawasan tenaga kerja Indonesia (Timwas TKI) DPR RI untuk memberikan perhatian dan melakukan pemantauan atas peristiwa ini.