Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudy mempertanyakan dasar Cak Imin menyebut jabatan gubernur tidak efektif

SURAKARTA, JITUNEWS.COM - Mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku tidak setuju dengan usulan yang disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin  yang meminta jabatan gubernur dihapus.

FX Rudy lantas menyinggung Cak Imin yang belum pernah menjabat sebagai gubernur namun meminta jabatan gubernur dihapus.

"Lha kuwi sing nilai wae rung tau dadi gubernur soale (Lha itu yang nilai belum pernah jadi gubernur soalnya)," kata FX Rudy di kediamannya di Surakarta, Jumat (3/2/2023).

Minta Kepala Daerah Blusukan, Jokowi: Sudah Enggak Musim ABS

Ketua DPC PDIP Solo itu mempertanyakan dasar Cak Imin menyebut jabatan gubernur tidak efektif. Menurutnya, jabatan gubernur sangat penting karena perpanjangan tangan pemerintah pusat.

"Nggak efektif pie to? Itu nanti merembet ke mana-mana, kalau gubernur dihilangkan tentang kendali Presiden ke wali kota kok. Gubernur itu tangan panjangnya pemerintah pusat kok, gimana?" bebernya.

Cak Imin Minta Jabatan Gubernur Dihapus

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersikeras agar pemerintah menghapuskan jabatan gubernur. Ia menyebut pemilihan gubernur menyedot banyak anggaran namun kewenangannya terbatas.

"Ya ini harus dikaji karena Pilkada langsung Gubernur, pilkada langsung tidak efektif, kewenangan terbatas, anggarannya untuk Pilkada besar," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Cak Imin menyebut pemilihan jabatan gubernur hanya menimbulkan konflik yang berdampak panjang.

Ia lantas mencontohkan saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Ia menyebut pemilihan gubernur DKI Jakarta itu telah menimbulkan konflik yang masih terasa hingga saat ini.

"Jadi kemudian berantemnya panjang, Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem. Sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu. Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengaku akan membawa usulan penghapusan jabatan gubernur ke Baleg DPR.

"Iya DPR (perantara usulannya), kita ngusulin naskah ke Baleg. Segera, segera (diajukan naskahnya)," tandasnya.