Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin mengatakan, tata kelola dana penanggulangan kemiskinan harus tepat sasaran. Hal ini disampaikan sebagai respons atas dugaan penyelewengan anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya untuk melakukan rapat di hotel.

Ma'ruf mengungkapkan, anggaran penanggulangan kemiskinan pada dasarnya digunakan untuk 2 program. Pertama, perlindungan sosial guna menahan agar tingkat kemiskinan masyarakat tidak turun.

"Kedua, [anggaran untuk] pemberdayaannya supaya mereka bisa tidak lagi miskin," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/2). "Dua [anggaran] itu memang besar dan tersebar di berbagai kementerian/lembaga." 

Menurut Ma'ruf, anggaran tersebut wajar apabila jumlahnya besar. Namun, ia menilai, yang paling penting adalah ketepatan sasaran.

Selain itu, koordinasi progam dan konvergensi anggaran di setiap kementerian/lembaga juga perlu menjadi perhatian. "Jangan sampai masing-masing [instansi] menjalankan sendiri-sendiri," ujarnya.

Ma'ruf menilai, masalah penanggulangan kemiskinan bukan terletak pada persoalan anggaran, melainkan efektivitas kinerjanya. Kinerja dalam upaya pengentasan kemiskinan perlu dibenahi agar mencapai target menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 7% dan kemiskinan ekstrem mendekati 0% pada 2024.

Dugaan penyelewengan anggaran kemiskinan Rp500 triliun ini mulanya disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas. Dia jengkel terhadap program-program pengentasan kemiskinan di kementerian/lembaga yang dihamburkan. 

Ma'ruf berpandangan, pernyataan Anas tersebut merupakan imbauan agar pengelolaan anggaran pengentasan kemiskinan dapat dimanfaatkan secara efisien.