Peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) Surokim Abdussalam menanggapi keinginan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membasmi praktik politik identitas yang selama ini tecermin dalam istilah cebong dan kampret.

Ia mendukung gagasan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut. Salah satu alasannya adalah target yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencapai target investasi hingga menyentuh angka Rp1.400 triliun.

Baca Juga: Dorong Investor Jajaki Peluang Investasi di IKN, Menteri Bahlil Fokus Kembangkan Ekonomi Hijau

Demi mencapai target tersebut, maka iklim politik di Indonesia pun harus stabil demi menjaga kedamaian antar masyarakat.

"Semua tahu stabilitas politik akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan, stabilitas keamanan akan berpengaruh terhadap iklim investasi. Jadi wajar saja kalau kemudian stabilitas politik itu menjadi salah satu indikator, untuk stabilitas keamanan dan demi menjaga stabilitas investasi," ujar Surokim dari rilis yang diterima GenPI.co, Sabtu (4/2/2023).

Tantangan yang akan dihadapi tidak hanya terjadi dari dalam negeri saja, tapi juga dari dunia internasional yang kabarnya terancam resesi.

"Dan memang tidak mungkin dalam suasana konflik akan memberikan kepercayaan kepada investor untuk masuk. Jadi memang itu tugas bersama, tidak hanya negara, tetapi juga masyarakat. Apalagi di 2023 ini kan sebenarnya tidak hanya menghadapi persaingan atau politik nasional, tetapi juga kan pengaruh peluang resesi dunia cukup tinggi," jelasnya.

Surokim yang juga dikenal sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya (FISIB) Universitas Trunojoyo Madura (UTM) itu mengatakan, Pilpres 2024 ini menjadi sangat komplek di tengah pilkada serentak.

Oleh karenanya, dia mendorong untuk memitigasi munculnya kembali politik identitas, dalam hal ini adalah cebong kampret.

Baca Juga: Targetkan Investasi Rp1.400 Triliun di Tahun Politik 2023, Bahlil: Kurangi Cebong vs Kampret!

Surokim ingin para elite politik menawarkan politik kebangsaaan, ide dan gagasan ke masyarakat yang tentunya jauh lebih positif untuk membangun peradaban Indonesia lebih baik.

"Semestinya partai politik harus sadar bahwa tantangan yang dihadapi di pemilu 2024 itu jauh lebih kompleks. Masa transisi dari masa pandemi mestinya ada konteks yang perlu diperhatikan, agar kemudian politik dibangun lebih mengarah kepada politik kebangsaan, politik ide, politik gagasan, di mana menurut pendapat saya, itu jauh lebih positif untuk membangun peradaban politik kita yang lebih elegan," ungkapnya.

Baca Juga: Pembangunan KEK Kura-Kura Bali Diharapkan Dapat Mendukung Quality Tourism di Bali

Artikel ini merupakan kerja sama sindikasi konten antara Warta Ekonomi dengan GenPI.