Sebelum menyindir, Hasto menyebut diskursus Surya Paloh adalah hal yang bagus bagi demokrasi. Baru kemudian dia menyebut yang tidak baik adalah memiliki calon presiden, namun tidak segera melakukan deklarasi.

“Itu hal yang sah saja dan biasa dilakukan oleh partai untuk melakukan komunikasi politik. Itu bagus kalau untuk sistem artinya menjadi diskursus terbuka. Yang kurang bagus itu kalau sudah ada calon, tapi berusaha untuk menunda-nunda pengumuman. Begitu yang kurang bagus," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP pada Jumat (3/2/2023).

Meski mengajukan sistem pemilu proporsional tertutup melalui Mahkamah Konstitusi, namun Hasto mengungkapkan bahwa PDIP siap dengan skenario pemilu proporsional terbuka. Dia menyebut PDIP menang dua kali di 2014 dan 2019 dengan proporsional terbuka.

"Partai siap untuk proporsional terbuka, terbukti kami menang di Pemilu 2019 dan 2014. Tetapi yang dilakukan oleh partai adalah memperjuangkan politik kebenaran sesuai dengan ideologi Pancasila," jelasnya.

Hasto menambahkan upaya PDIP mengubah sistem pemilu melalui jalur konstitusi demi menghemat anggaran yang ada di legislatif. Dirinya khawatir anggaran yang bisa diperuntukkan untuk kepentingan rakyat malah disalahgunakan untuk kepentingan elektoral.

"Sekarang ini dalam politik anggaran lebih banyak dipakai untuk kepentingan-kepentingan elektoral," terangnya.

Salah satu imbasnya, kata Hasto, adalah banyaknya korupsi yang dilakukan anggota legislatif baik di level DPR RI hingga DPRD.

"Banyak kasus korupsi karena kepentingan elektoral. Itu yang kemudian terjadi," tegasnya.