Transparency International mencatat Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022 berada di skor 34. Artinya, turun 4 poin dari tahun sebelumnya sehingga Indonesia kini berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah akan mengkaji kemerosotan skor IPK Indonesia tersebut.

"Kita tentu akan teliti, ya, penurunan persepsi korupsi," kata Ma'ruf dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (5/2). "Memang biasa itu, kadang turun-naik, tapi yang jelas pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi."

Ma'ruf menyebut, pemerintah berkomitmen meningkatkan upaya memberantas korupsi hingga ke akarnya. Salah satunya, melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP).

"Pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya pencegahan melalui layanan, seperti membuat Mal Pelayanan Publik. Orang bisa dilayani secara cepat dengan cara-cara melalui pelayanan yang digital tanpa bertemu langsung, cepat, mudah sehingga tidak ada celah melakukan pungli di situ," papar Ma'ruf.

Lebih lanjut, imbuh Ma'ruf, adanya Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintahan juga menekan peluang korupsi.

"Kita juga membuat semacam penanganan di birokrasi [melalui] adanya zona integritas, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi, itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," tuturnya.

Sementara dari lembaga antikorupsi sendiri, kata Ma'ruf, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan 3 pendekatan dalam memberantas korupsi. Ketiga metode dimaksud adalah pendidikan, pencegahan, dan penindakan.