Surabaya (beritajatim.com) – Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif) sekaligus Ketua DPC PPP Kabupaten Bangkalan ditangkap KPK atas kasus suap jual beli jabatan. DPW PPP Jatim tengah menyiapkan pengganti Ra Latif.

“Terkait status Ra Latif, PPP akan menjalankan mekanisme partai berdasarkan AD/ART. Siapapun yang jadi tersangka akan dinon-aktifkan sementara meskipun kita tetap menggunakan asas praduga tak bersalah,” kata Wakil Ketua DPW PPP Jatim Mujahid Ansori kepada media di Kantor DPW PPP Jatim, Kamis (8/12/2022).

“Tadi saya sudah komunikasi dengan Bu Ketua DPW PPP Jatim Nyai Mundjidah Wahab yang kebetulan sudah koordinasi dengan Ketum DPP. Ketum DPP sudah memerintahkan segera rapat menentukan Plt untuk mengisi kekosongan Ketua DPC Bangkalan,” imbuhnya.

Mujahid memastikan, dalam 1-2 hari akan diputuskan Plt Ketua DPC PPP Bangkalan. Rencananya, Plt Ketua DPC PPP Bangkalan diisi oleh pengurus dari DPW PPP Jatim.

“Kami imbau kader kondusif. Dan, bisa melaksanakan tugas partai dengan baik. Kita lakukan tahapan pemilu, karena pemilu di depan mata. Insya Allah 1-2 hari ini kami akan putuskan Plt DPC PPP Bangkalan,” jelasnya.

Sementara itu, Bendahara DPW PPP Jatim Agus Mashuri memastikan, seluruh kader PPP di Bangkalan akan tetap solid dan terus bekerja elektoral.

“Kerja elektoral akan terus PPP lakukan di Jawa Timur, karena target kita adalah satu dapil, satu kursi,” ujar Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron dan lima kepala dinas di Bangkalan ditangkap KPK atas kasus suap lelang jabatan, Rabu (7/12/2022). Bupati yang akrab disapa Ra Latif itu sudah menyandang status tersangka sebelum ditangkap. Ra Latif langsung diterbangkan ke Jakarta malam harinya. [tok/but]