TAGAR.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat suara ihwal kemungkinan partainya bekerja sama atau berkoalisi untuk menghadapi Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

Hasto menegaskan PDIP akan menjalin komunikasi dengan partai lain dalam menghadapi Pilpres 2024. Upaya itu dilakukan untuk mengejar target kemenangan 50 persen plus satu. 

Namun, Hasto menyindir partai yang suka impor. Menurut dia, PDIP tak cocok bekerja sama dengan partai tersebut. Namun dia tak mengungkap partai yang dimaksud.

Harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan.

"Kalau legislatif sendiri kita. Tapi kalau presiden untuk memastikan agar syarat 50+1 dalam Pilpres dan parlemen bisa dipenuhi sebaiknya ke arah sana dialog parpol dilakukan," kata Hasto di sekolah partai, Jumat, 3 Februari 2023.

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, nah ini nggak cocok buat PDI Perjuangan," katanya. 

Hasto menerangkan bahwa partainya mempertimbangkan sejumlah aspek dalam menjalin kerja sama dengan partai lain. Beberapa aspek tersebut seperti ideologi, platform, hingga kesamaan cara pandang terhadap masa depan.

Di sisi lain, lanjut Hasto, kerja sama atau koalisi juga diperlukan untuk memperluas basis pemilih. Sebab, dia menegaskan syarat kemenangan presiden adalah jika memperoleh suara 50 persen plus satu.

"Nah kalkulasi untuk mencapai 50 persen plus satu itulah yang dilakukan oleh PDIP," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat sebelumnya pernah menyindir kinerja dua menteri NasDem yang dinilai sudah tak sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo. Keduanya yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Sebagai anggota Komisi IV DPR, Djarot menilai dua kementerian tersebut harus dievaluasi. Khusus Kementerian Pertanian, dia mengkritik produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi.

Menurut Djarot, kementerian itu belakangan justru melakukan impor beras hingga 500 ribu ton. Menurut Djarot, kebijakan itu tak sesuai keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan.

"Harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton, padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ucap Djarot belum lama ini. []