Pernyataan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang merasa tidak cocok berkoalisi dengan partai politik gemar impor dinilai keliru.

Kebijakan impor bukan ditetapkan oleh partai politik, melainkan menteri atas persetujuan Presiden Joko Widodo.

“Apa pun kebijakan yang diambil kementerian itu konteksnya adalah ikut pemerintah (Presiden Joko Widodo). Kalau demikian, yang melakukan impor itu adalah negara dan untuk kepentingan negara,” kata Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (3/2).

Ahmad Ali menegaskan, Hasto salah kaprah menyinggung partai politik yang doyan impor. Pasalnya, seluruh kebijakan maupun program di kementerian tidak ditentukan partai politik.

“Jadi semua keputusan impor atau tidak itu diputuskan dalam ratas (rapat terbatas bersama presiden). Maka, pernyataan itu keluar konteks,” tutupnya.

Foto: Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali/Net