POJOKSATU id, JAKARTA — Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI baru saja selesai melakukan rapat dengan pihak penyelenggara haji Arab Saudi, Kamis (2/2/2023) di Arab Saudi.

Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Achmad menyatakan menolak rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama (Kemenag).

Dia menilai Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BPIH yang diusulkan pemerintah ke setiap jemaah haji sebesar Rp98.893.909 dan dibebankan Rp69 juta kepada jemaah haji sangat memberatkan.

“Tadi kami baru saja selesai rapat Panja, rapat di Kementerian RI Mekkah, yang dihadiri Dirjen PHU, Kementerian di Mekkah, maskapai Garuda, kami Fraksi Demokrat tegaskan menolak kenaikan biaya haji RP98 juta itu,” kata Achmad saat dihubungi, Jumat (3/2/2023).

Dia berharap Kemenag menurunkan biaya kenaikan jemaah haji itu sampai di bawah Rp50 juta. Hal tersebut berdasarkan dengan kemampuan masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah haji.

-

PDI Perjuangan Tolak Usulan Pemerintahan Jokowi Soal Kenaikan Biaya Haji Rp69 Juta

“Ini kita harus berfikir rasional bahwa kenaikan biaya haji ini sangat memberatkan masyarakat, kasihan sama masyarakat yang ingin naik haji tapi uangnya tak cukup, ini yang sebenarnya kita fikirkan,” ucap Achmad.

Apalagi lanjut Achmad, kebanyakan jemaah haji Indonesia berprofesi sebagai nelayan, tani dan buruh yang kemampuan ekonominya belum mencukupi jika pemerintah memutuskan kenaikan gaji sebesar Rp69 juta.

“Kita taukan kebanyakan yang naik haji dari para petani, nelayan, pedagang kecil, buruh yang mempunyai keinginan melaksanakan kewajiban umat Islam, tapi niat suci itu terhalang dengan biaya yang sangat mahal. Sebenarnya ini harus difikirkan pemerintah, tanpa harus memberatkan masyarakat,” ujar dia.

Menurut Bupati Rokan Hulu dua periode itu, nominal biaya haji harus ditekan pemerintah, tapi tanpa perlu mengurangi pelayanan terbaik kepada haji.

“Tugas pemerintah kan sebenarnya seperti itu membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat dan pelayanan yang baik. Ini yang diharapkan Fraksi Demokrat bersama masyarakat,” ucap dia.

Karena itu, dalam Panja tersebut, Komisi VIII DPR RI mengusulkan Kemenag melalui Dirjen PHU untuk menurunkan beberapa komponen biaya haji.

Seperti biaya catering, maskapai penerbangan, biaya hotel dan waktu jemaah haji selama ada di Mekkah.

“Hasil dari Panja kita tadi, ada lima poin kesepakatan yang kita usulkan menekan biaya catering, tempat Hotel,” ujar dia.

“Ini tempat hotel diusulkan yang biasa dikontrak satu tahun, Komisi VIII mengusulkan dilakukan kontrak sampai 5 tahun misalnya, jadi setiap ada kenaikan setiap tahunnya bisa terhindari karena sudah ada kontrak selama 5 tahun,” sambungnya.

Kemudian, kata Achmad terkait dengan waktu selama di Mekkah yang biasanya jemaah haji berada di Mekkah selama 40 hari, diturunkan menjadi 30 hari atau 35 hari.

Menurut Achmad, hal tersebut akan berdampak kepada penurunan biaya haji. Dengan demikian, pemerintah tidak lagi memberatkan masyarakat dalam kebijakan biaya haji ini.

“Ini kan jika diturunkan waktu dikurangi, misalnya sampai 30 hari atau anggap saja 35 hari lumayan akan mengurangi biaya operasional jemaah haji, begitu juga dengan hotel harus mencari hotel lebih dekat dengan Masjidil Haram, biaya akomodasi itu bisa ditekan,” ucap dia.

Achmad juga meminta kepada Kemenag untuk berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan terkait bahan baku seperti beras, sayur-sayuran, daging untuk bisa menyuplai kebutuhan tersebut.

Sebab, bahan-bahan pokok yang dikonsumsi oleh para jemaah haji, khusunya Indonesia salah satunya berasal dari Kemboja.

“Kita berharap kepada Kementerian Agama agar berkordinasi dengan Kementerian Perdagangan, bagaimana bahan-bahan baku Indonesia ini bisa masuk ke Arab Saudi, seperti beras, sayuran dan buah-buahan, sehingga itu juga bisa menambah devisa kita, aset petani,” ujar dia.

“Seperti kami tinjauan kemarin itu catering yang di Madinah, itu justru beras yang dimakan jemaah kita itu beras dari Kemboja padahal Kemboja negara non muslim, kok bisa, Indonesia yang mayoritas muslim tak bisa. Ini kita minta pemerintah serius mengurusi hal ini,” sambung dia.

Achmad menyakini jika bahan-bahan baku Indonesia tersebut tembus ke Arab Saudi untuk dikonsumsi para jemaah haji, maka akan membuka peluang baru bagi para petani.

“Ini yang kita harapkan, terutama Fraksi Partai Demokrat mengharapkan hal itu agar dampak baiknya dirasakan oleh banyak masyarakat Indonesia,” tutur dia.

Achmad menekankan bahwa Fraksi Demokrat akan terus memperjuangkan sampai pemerintah mengurungkan niatnya untuk menaikkan biaya jemaah haji.

“Fraksi Demokrat banyak menerima aspirasi dari masyarakat agar menyuarakan biaya haji ini di DPR tak jadi dinaikkan pemerintah karena memberatkan masyarakat,” tandas dia. (mufit/pojoksatu)