AKURAT.CO PDIP angkat suara terkait kisruh anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), badan di mana Megawati Soekarnoputri menjabat Ketua Dewan Pengarah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuding kekisruhan disebabkan anggota DPR, khususnya Komisi VII, yang mendorong BRIN mengadakan program-program pada daerah pemilihan (dapil) mereka.

“Setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas,” kata Hasto, di Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Adapun kisruh anggaran BRIN tak lepas dari serapan yang dianggap legislator di Komisi VII DPR tidak maksimal, sekaligus bermasalah. Bahkan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko disebut layak dicopot.

Hasto menilai kisruh BRIN tak lepas dari dampak penerapan sistem pemilu proporsional terbuka. Dia mengaku pula Megawati sudah mendengar kisruh yang terjadi. “Itu akibat proporsional terbuka.“

Menurutnya, banyak kinerja positif BRIN yang belum terpublikasi atau diketahui publik. Atas dasar ini PDIP menugaskan Ketua Fraksi Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi Bambang Pacul untuk mengakselerasikan komunikasi.

Dia menegaskan anggaran untuk BRIN harus difokuskan pada penelitian, bukan urusan lain. “Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain,” kata dia.

Dia meyakini kisruh BRIN berkaitan dengan aspirasi legislator untuk kepentingan di dapil. Padahal BRIN harus membangun inovasi pada sektor pangan, kelautan termasuk teknologi.

“Cerita di balik itu sebenarnya terkait dengan berbagai aspirasi. Di mana aspirasi untuk BRIN, harusnya fokus di dalam melakukan riset dan inovasi dan di sini difokuskan pada sektor pangan, pada sektor kelautan, tetapi juga yang penting pada hal-hal strategis terkait dengan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi,” kata Hasto.