AKURAT.CO, Ketua DPP Partai Gerindra Heri Gunawan berharap peringatan Hari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi momentum memaksimalkan peran BUMDes dalam meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Karena itu dia menekankan, hambatan dan kendala yang ada harus diatasi.

"Ke depan diharapkan peran BUMDes dapat lebih dioptimalkan dalam mendorong kemajuan desa," kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Akurat.co.

BUMDes dikatakan Hergun, demikian Heri Gunawan disapa, harus menjadi pusat pergerakkan ekonomi yang bersama-sama dengan para pelaku ekonomi lainnya menggali dan memaksimalkan segala potensi desa untuk meningkatkan pendapatan. Dia mengingatkan keberadaan BUMDes merupakan upaya membangun Indonesia dari pinggiran atau perdesaan.  

"Cita-cita besar ini perlu disertai dengan semangat yang kuat untuk mengatasi semua hambatan dan kendala. Hambatanya seperti SDM pengelola BUMDes yang belum optimal," kata Hergun. 

Dia mencontohkan, potensi BUMDes di Kabupaten Sukabumi sangat besar mengingat menjadi kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa.

Kabupaten Sukabumi terdiri dari 381 desa sehingga setidaknya, kata anggota DPR mewakili daerah pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi ini, terdapat 381 BUMDes yang berperan menggerakkan roda perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Sukabumi.

Namun berdasarkan data 2019, kondisi BUMDes di Sukabumi masih memerlukan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

"Dari 381 BUMDes, yang termasuk kategori maju kurang lebih 10 hingga 20 persen. Lalu, yang masuk kategori sedang sekitar 40 hingga 50 persen. Dan, sisanya masuk kategori belum maju," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, pada tahun 2022 jumlah total desa di Indonesia sebanyak 74.961 desa. Hergun menyampaikan dengan dukungan dana desa yang tiap tahunnya mencapai kurang lebih Rp 70 triliun, BUMDes telah efektif menjadi penggerak perekonomian nasional di perdesaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa penurunan kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibanding di perkotaan. Pada Maret 2022, persentase kemiskinan di perdesaan turun dari 12,53 persen menjadi 12,29 persen. Sementara di perkotaan turun dari 7,60 persen menjadi 7,50 persen.

Namun, Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Komisi XI DPR RI ini menyayangkan dukungan regulasi yang sudah baik, dalam UU maupun Peraturan Pemerintah, serta potensi ekonomi yang luar biasa di desa belum dimanfaatkan secara optimal. 

"Belum semua desa membentuk BUMDes. Dari 74.961 Desa baru 61,36 persen atau 47.494 yang sudah membentuk BUM Desa. Dari jumlah tersebut, hanya 1.296 BUMDes yang memiliki dokumen terverifikasi atau berbadan hukum," kata Wakil Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) ini.

Lebih lanjut dia mengatakan pada tahun 2020 Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 sehingga prioritas dana desa diarahkan untuk BLT Dana Desa. Dengan mulai redanya kasus Covid-19 dan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional dia berharap pembenahan BUMDes bisa mulai digalakkan kembali.

"Perlu semangat kolaborasi berbagai pihak terutama pemerintahan desa, pemerintahan daerah hingga pemerintah pusat untuk membenahi BUMDes," imbuhnya.

Terkait hambatan dan kendala, Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini memberikan sejumlah solusi. Pertama, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pembinaan terhadap BUMDes, salah satunya dengan mendorong agar semua BUMDes berbadan hukum. 

Kedua, perlu dilakukan pelatihan untuk para pengelola BUMDes terutama mengenai materi kewirausahaan dan pembukuan keuangan. Hal ini untuk mendorong agar pengelolaan BUMDes bisa dilakukan secara professional.

"Dan ketiga, perlu dibuka akses kerjasama dengan pihak lain. Misalnya dengan perguruan tinggi dalam rangka untuk meningkatkan kualitas produksi dan pemasaran, atau dengan lembaga keuangan untuk memperkuat permodalan,” lanjutnya.

Hergun menyampaikan, dirinya selaku Anggota Komisi XI DPR RI pada bulan ini akan menggandeng Bank Indonesia (BI) agar BUMDes masuk dalam ekosistem pembayaran digital (QRIS) merespon makin menguatnya ekonomi digital.

Selain itu, bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menggelar sosialiasi dalam rangka mendorong Bank-Bank Himbara (BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN) untuk meningkatkan akses permodalan bagi UMKM.

"Kami akan mengundang BUMDes di Sukabumi untuk mengikuti sosialisasi ini. Selain itu, kami juga memiliki Rumah Aspirasi dan Inspirasi (RAI Hergun) yang terbuka 24 jam untuk BUMDes di Sukabumi guna menyampaikan aspirasi dan inspirasi, serta mendiskusikan langkah-langkah strategis dalam rangka memajukan BUMDes di Sukabumi," pungkas Hergun.

Tanggal 2 Februari 2023 diperingati sebagai peringatan pertama Hari BUMDes. Peringatan Hari BUMDes secara nasional mengusung tema "Meningkatkan Ekonomi Desa melalui BUM Desa".

Kelahiran BUMDes, kata Hergun mengingatkan, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

"Pasal 87 menyatakan Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan dan dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum," ujar Hergun.

Kapoksi Fraksi Partai Gerindra di Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, pada 2020 ketentuan mengenai BUMDes diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang diganti dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2022) dengan mengukuhkannya sebagai badan hukum. 

Dia menyebutkan, keberadaan BUMDes makin kuat sebagai lembaga sosial dan lembaga ekonomi seiring terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

"BUMDes dipertegas sebagai badan hukum yang didirikan desa atau desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan jenis jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa," tukas Hergun yang juga Dewan Pembina Pimpinan Pusat Satuan Relawan Indonesia Raya (PP SATRIA).[]