3 Februari 2023 14:03 WIB

Cak Imin menyebut pemilihan jabatan gubernur hanya menimbulkan konflik yang berdampak panjang.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) didampingi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memberikan keterangan kepada awak media usai melakukan pertemuan tertutup di DPP PKB, Jakarta, Selasa (10/4). (Jitunews/Latiko Aldilla Dirga)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersikeras agar pemerintah menghapuskan jabatan gubernur. Ia menyebut pemilihan gubernur menyedot banyak anggaran namun kewenangannya terbatas.

"Ya ini harus dikaji karena Pilkada langsung Gubernur, pilkada langsung tidak efektif, kewenangan terbatas, anggarannya untuk Pilkada besar," kata Cak Imin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).

Cak Imin menyebut pemilihan jabatan gubernur hanya menimbulkan konflik yang berdampak panjang.

PKB: Sulit Memisahkan Istana dengan Urusan Politik atau Pilpres

Ia lantas mencontohkan saat Pilkada DKI Jakarta pada 2017 lalu. Ia menyebut pemilihan gubernur DKI Jakarta itu telah menimbulkan konflik yang masih terasa hingga saat ini.

"Jadi kemudian berantemnya panjang, Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem. Sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu. Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," bebernya.

Lebih lanjut, ia mengaku akan membawa usulan penghapusan jabatan gubernur ke Baleg DPR.

"Iya DPR (perantara usulannya), kita ngusulin naskah ke Baleg. Segera, segera (diajukan naskahnya)," tandasnya.