Wakil Ketua Umum dan Juru Bicara Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengaku heran dengan pihak yang secara ugal-ugalan menuduh bahwa negara tengah menganggu, menghambat dan mengerjai pencapresan Anies Baswedan.

"Kembali lagi negara dituduh, bahwa ada instrument negara yang mengganggu pencapresan Anies," kata Teddy dalam keterangan persnya, Jumat (3/2/2023).

Teddy menilai tudingan ini diciptakan oleh pihak yang frustasi lalu secara serampangan menuduh tanpa bukti.

"Tuduhan ini jelas disampaikan oleh orang-orang frustasi, karena memang sama sekali tidak ada korelasinya antara tuduhan dengan mekanisme pencapresan," tambahnya.

Tokoh muda ini menerangkan tak ada 'tangan-tangan' pemerintah yang melakukan upaya untuk menghambat pencapresan Anies.

Sebab, jika saat ini tiga partai yang sudah menyatakan dukungan kepada Anies belum juga mendeklarasikan secara resmi, maka yang patut dipersalahkan adalah Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS.

"Jika Anies sampai saat ini belum diusung secara resmi oleh gabungan Partai Politik, maka yang patut disalahkan adalah gabungan partai politik tersebut, kenapa mereka secara bersama-sama tidak segera mendeklarasikan secara resmi untuk mengusung Anies?," tegasnya.

Teddy pun menyindir jangan sampai yang terjadi; yang keliru bertindak adalah partai politik pengusung Anies, tapi yang disalahkan justru pemerintah.

"Ini ungkapan frustasi dari internal terkait pencalonan anies, tapi yang dituduh pemerintah. Karena secara konstitusi jelas bahwa yang punya kewenangan penuh mengusulkan Capres adalah Partai Politik, sehingga tuduhan ini bukan lagi salah alamat, tapi alamat palsu," pungkasnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan sudah mendapatkan tiket sebagai bakal calon presiden setelah PKS resmi mengusungnya. PKS menyusul Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang sudah terlebih dulu mengusung Anies Baswedan dalam perhelatan Pilpres 2024.

Kepastian dukungan itu diumumkan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, M Sohibul Iman dan Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, Senin (30/1).

Namun, Pengamat Jamiluddin Ritonga mengatakan, setelah digabung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) total dukungan suara mencapai 28,35 persen. Total suara Koalisi Perubahan sudah melampaui Presidential Threshold 20 persen.

Dia menekankan, tentu banyak pihak yang kecewa, terutama yang selama ini tidak menginginkan Anies Baswedan menjadi capres. Kelompok ini, kiranya akan terus berusaha menggagalkannya sampai Anies resmi didaftarkan sebagai capres di KPU.

"Bagi mereka, Anies itu ancaman," kata Jamiluddin, Senin (31/1).

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Esa Unggul itu melihat, sosok Anies Baswedan dianggap anti-kemapanan. Karenanya, mereka sangat tidak nyaman dengan semboyan perubahan yang didengungkan oleh Anies Baswedan dan diusung Koalisi Perubahan.

Selain itu, lanjut Jamiluddin, mereka diperkirakan akan terus mengintensifkan penghadangan terhadap Anies setiap sosialisasi ke daerah. Dengan cara itu, anti-Anies mau menciptakan opini jika Anies setiap ke daerah ditolak warga setempat.

Penggiringan opini semacam ini terus dilakukan untuk menghambat laju elektoral Anies. Maka itu, dia menyarankan, Koalisi Perubahan harus cermati gerakan pihak-pihak yang selama ini anti Anies karena bisa saja menghalalkan segala cara.

"Termasuk, jalur hukum untuk menggagalkan Anies," ujar Jamiluddin.

Baca Juga: Panja Kebocoran Data Komisi I DPR RI Kunjungi Bali, Bawa Agenda Apa?