FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai antara pusat, provinsi, kabupaten, dan kota masih ada ketidaklarasan. Menurutnya, agar otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif, usulan penghapusan jabatan setingkat gubernur menarik untuk didiskusikan dan harus dikaji dengan seksama.

Dia menjelaskan, usulan itu setelah ia melakukan kunjungan ke Sabang dan menemui ada pembangunan pelabuhan oleh pemerintah pusat, namun tidak didukung oleh pembangunan jalan menuju pelabuhan oleh pemerintah provinisi, sehingga pelabuhan tersebut menjadi terbengkalai.

“Idenya saya sebut mengejutkan tetapi menarik untuk didiskusikan. Karena fokusnya kalau buat saya gimana cara agar otonomi daerah ini bisa betul-betul efektif. Karena sekarang ini antara pusat, provinsi, kabupaten, kota ada ketidaklarasan,” ujar politisi PKS ini, Jumat (03/02/23).

Ia juga merespons soal wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa. Menurut dia, apabila diperpanjang menjadi 9 tahun dan itu bisa dipilih sebanyak 3 periode, maka dikhawatirkan akan terjadi fenomena pemerintahan yang korup.

Dia menegaskan, desa jangan dijadikan basis politis tetapi menjadi basis teknokratis, dimana tidak ada kepala desa tetapi ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditunjuk untuk mengelola desa tersebut. Tentu ASN yang ditunjuk merupakan ASN yang memiliki kapasitas dan mampu melakukan pengelolaan dengan baik. Konsep ini diharapkan dapat mengurangi gesekan-gesekan politik yang menghambat perkembangan desa. (eds)