AYOBANDUNG.COM -- Proses pengadaan atau rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang terdiri dari Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 tengah dipersiapkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas pada Senin 30 Januari 2023, mengungkapkan bahwa tahun 2023, rekrutmen CASN melingkupi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilaksanakan secara selektif dan terbatas.

Seleksi CPNS 2023 dikabarkan akan dilakukan pada pertengahan tahun 2023 serta terbuka untuk umum.

Baca Juga: PNS Bisa Dipecat Jika Melanggar Larangan Ini, CPNS 2023 Wajib Cek

“Seleksi tahun ini juga akan dibuka untuk umum, tidak hanya dari jalur sekolah kedinasan,” ujar Anas.

Untuk formasi CPNS dan PPPK 2023, Anas melanjutkan, pemerintah saat ini masih fokus dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan pendidikan.

Selain itu pada rekrutmen CPSN tahun 2023 ini juga diberikan prioritas kepada talenta digital, serta profesi hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis lainnya.

“Namun, pemerintah juga memberi prioritas kepada talenta digital sebagai bentuk transformasi digitalisasi yang kini sedang dijalankan dalam kerangka arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Formasi juga akan dibuka hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya,” jelas Anas menambahkan.

Baca Juga: 45 Bocoran Soal CPNS 2023 SKD TWK, TIU dan TKP Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan

Anas menjelaskan bahwa saat ini instansi pemerintah dalam proses persiapan pengusulan formasi.
“Sekarang semuanya sedang berproses pada tahap persiapan pengusulan formasi dari sejumlah instansi pemerintah,” imbuhnya.

Pada proses rekrutmen pengadaan CPNS dan PPPK tahun 2023 memiliki empat arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia.

Adapun arah kebijakan pengadaan ASN tahun 2023 yang pertama adalah fokus pelayanan dasar, yakni tenaga pendidikan atau guru dan tenaga kesehatan.

Fokus tersebut dilakukan untuk menyelesaikan masalah tenaga non-ASN di bidang pendidikan dan kesehatan secara optimal.

Baca Juga: Formasi CPNS 2023 dan PPPK 2023 Wajib Tahu Sebab Akan Ditetapkan Atas 2 Hal ini, Apa Saja?

Arah kebijakan yang kedua adalah kebijakan memberi kesempatan rekrutmen talenta digital dan data scientist.

Sedangkan arah kebijakan ketiga yakni merekrut CPNS secara lebih selektif. Sementara arah kebijakan keempat adalah mengurangi rekrutmen jabatan yang akan terdampak oleh transformasi digital.

“Karena dunia digital berubah cepat, pemerintah juga harus cepat adaptasi agar tidak tergerus zaman,” terang Menteri Anas.

Inilah 4 Formasi Prioritas untuk seleksi CPNS 2023 :

1. Formasi tes CPNS 2023 Lulusan Terbaik (Cumlaude/Dengan Pujian)
2. Formasi Disabilitas
3. Formasi Pengembangan Diaspora
4. Formasi Pendidikan Putra Putri dan pemuda Papua Barat

Baca Juga: Formasi CPNS 2023 dan PPPK 2023 Wajib Tahu Sebab Akan Ditetapkan Atas 2 Hal ini, Apa Saja?

Khusus untuk rekrutmen penerimaan CPNS 2023, Menteri Anas menyebutkan prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis tertentu lainnya termasuk talenta digital serta jabatan pelaksana prioritas sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 45/2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk PPPK akan difokuskan pada pemenuhan tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya.

“Berdasarkan usulan kebutuhan dari kementerian, lembaga, dan pemda akan ditetapkan formasi dengan memperhatikan pendapat Menteri Keuangan dan pertimbangan teknis Kepala BKN,” jelasnya.

Selain itu Menteri Anas juga menyampaikan bahwa rekrutmen CASN 2023 turut mempertimbangkan sejumlah variabel tertentu. Variabel ini antara lain seperti indikator jumlah PNS yang pensiun dan pemenuhan SDM guna mendukung program strategis nasional, termasuk letak geografis dan kemampuan anggaran.

“Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan kajian terkait penataan dan pemenuhan formasi ASN Papua dan Papua Barat serta DOB Papua,” pungkasnya.***