Sentimen
Informasi Tambahan
Kasus: HAM, Teroris, penembakan
Tokoh Terkait
Panglima TNI Jelaskan Tiga Pendekatan Penanganan Papua
Koran-Jakarta.com Jenis Media: Nasional
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan Tantara Nasional Indonesia (TNI) akan menggunakan tiga strategi pendekatan dalam menangani situasi keamanan di Papua.
"TNI masih tetap melaksanakan operasi di sana dalam rangka tertib sipil dan membackup tugas-tugas kepolisian karena memang lebih mengedepankan pada penegakan hukum. Kemudian, ini kami laksanakan melalui tiga pendekatan," kata Yudo Margono di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (2/2).
Yudo menyebut pendekatan pertama ialah menggunakan soft approach yakni pendekatan melalui pembinaan teritorial dan komunikasi sosial. Pendekatan kedua, lanjutnya, ialah menggunakan culture approach yakni pendekatan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kepemudaan.
"Kami melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti pengobatan, bakti sosial, dan sebagainya. Ini khusus untuk daerah-daerah yang kami nilai tingkat keamanannya masih kondusif," tambahnya.
Baca Juga :
Pascateror KSB, Prajurit Koramil Oksibil Pastikan Aktivitas di Sekolah Berjalan NormalKemudian, pendekatan ketiga menggunakan hard approach yakni pendekatan melalui operasi tegas yang digunakan pada daerah-daerah dengan tingkat kerawanan tinggi saat berhadapan dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) maupun kelompok separatis teroris.
"Kami melaksanakan dengan tegas, dengan bersenjata; karena memang kami pasukan militer yang menghadapi kontak tembak, ya kami laksanakan dengan tegas. Tapi tetap, apabila tertangkap, ya kami serahkan kepada polisi untuk diproses hukum," jelasnya.
Dia juga menjelaskan telah memetakan tingkat kerawanan daerah-daerah di Papua untuk menyesuaikan dengan pendekatan yang akan digunakan TNI di daerah tersebut. "Di situ kami petakan, sehingga para prajurit juga kami atur mana yang melaksanakan soft, culture, maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach," ucapnya.
Yudo menegaskan keamanan masyarakat di Papua penting untuk dikedepankan. Kesepakatan jeda kemanusiaan di Papua selama enam bulan juga pernah ditandatangani Pemerintah Indonesia melalui Komnas HAM dengan United Liberation Movement of West Papua (ULMWP ) pada 15 November 2022.
"Ketika enggak ada jaminan keamanan kepada masyarakat, ya apa gunanya melaksanakan jeda kemanusiaan? Kita tahu kan kemarin dinyatakan jeda kemanusiaan? Masih ada pembakaran, penembakan, masih ada kontak tembak," katanya.
Dia mengatakan apa yang disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Provinsi Papua itu merupakan hasil kunjungannya langsung ke Papua. "Saya harus datang ke Papua untuk melihat kondisi dan situasi secara langsung baik prajurit saya maupun komunikasi dengan tokoh masyarakat maupun tokoh di sana," ujar Yudo.
Baca Juga :
Cerita di Balik Penangkapan Lukas Enembe, KPK Pantau Gubernur Papua Beberapa Hari Sebelum DitangkapDalam rapat kerja antara TNI dan Komisi I DPR RI di Jakarta, Kamis, dibahas terkait situasi dan kondisi keamanan terkini di Papua, serta pemenuhan kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.
Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara
Sentimen: positif (99.8%)