Badung, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menegaskan negara berkembang harus ikut serta menjadi bagian dari rantai pasok global. Untuk itu diperlukan kemitraan yang memberdayakan, agar negara berkembang bisa menjadi solusi dari tantangan yang menghantui, yakni krisis pangan, energi, dan keuangan.

"Ada 48 negara berkembang dengan tingkat kerawanan pangan tertinggi akan hadapi kondisi yang sangat serius. Selain itu, kita juga melihat tatanan dunia dan hukum internasional juga sedang diuji," kata Joko Widodo.

Dia menegaskan keberhasilan G20 hanya akan dapat tercapai jika ada komitmen untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret dan bermanfaat bagi dunia. Untuk itu, diperlukan sistem yang lebih inklusif dan menyeluruh, sehingga bisa menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan krisis yang ada di depan mata.

-

-

Salah satunya kekuatan dari negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki "keunggulan" besar yakni melalui banyaknya UMKM. Dengan mengembangkan UMKM dan menjadi bagian dari rantai pasok global, maka ekonomi bisa lebih inklusif.

Pada kesempatan yang sama, Chair B20 Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menekankan pentingnya pemberdayaan sektor UMKM dalam membangun ekonomi yang inklusif. Terutama terhadap para pelaku UMKM perempuan dan masyarakat rentan. Pemberdayaan dapat fokus pada kapabilitas, kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja.

"Dengan begitu, pelaku ekonomi informal juga bisa masuk dan ambil bagian dalam perekonomian tanah air," ujar dia.

Sejalan dengan hal tersebut, Chair Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi Arif Rachmat mengungkapkan bahwa satuan tugasnya telah merumuskan empat rekomendasi kebijakan, yang salah satunya semakin memperjelas peran UMKM. "Rekomendasi untuk memperkuat dukungan dan meningkatkan inklusivitas pada rantai pasok yang inklusif. Dengan rantai pasok yang lebih inklusif, maka ekonomi memiliki ketahanan yang lebih tinggi, dan UMKM menjadi bagian rantai pasok ini," kata Arif pada B20 Summit (13/11).

Menurutnya, terdapat peluang besar untuk memaksimalkan peran UMKM dan mengintegrasikan sektor ini di rantai pasok global. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka akses keuangan hingga cara menembus pasar bagi usaha mikro, kecil, dan menegah.

"Kita harus memperhatikan isu ini secara serius untuk meningkatkan inklusivitas UMKM dalam rantai pasok global dan mendorong UMKM terus bertumbuh," tandas dia.

Sebagai bagian dari Task Force B20 untuk Perdagangan dan Investasi, PT HM Sampoerna Tbk. juga turut mendukung penuh upaya untuk memajukan pertumbuhan dan pemulihan ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.

Dalam diskusi panel pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT HM Sampoerna Tbk. Vassilis Gkatzelis, mengatakan bahwa kebijakan bagi sektor UMKM sebaiknya inklusif, berbasis bukti, dan mempertimbangkan semua aspek di lingkungan bisnis. "Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran terhadap sektor UMKM akan semakin mendorong pertumbuhan sektor ini secara efektif," ujar Vassilis.

Selain itu, ia juga menekankan pada pentingnya kolaborasi semua pihak. "Semua pemangku kepentingan harus berkolaborasi untuk menjembatani kesenjangan dan memberdayakan UMKM dengan menyediakan akses ke sumber daya yang dibutuhkan untuk mengkatalisasi pertumbuhan dan membantu peningkatan bisnis, serta memberikan pengetahuan serta bantuan dalam adaptasi teknologi digital untuk lebih mempromosikan inklusivitas UMKM dalam rantai pasok dan nilai global," katanya.

Vassilis menyampaikan, Sampoerna berfokus pada penciptaan nilai bagi ekosistem sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan rantai pasok.

"Salah satu contohnya, kami memberdayakan lebih dari 200.000 UMKM toko kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Sampoerna Retail Community (SRC). 60% dari mereka adalah perempuan, dan usaha toko kelontong ialah sumber pendapatan utama bagi keluarga mereka. Melalui program tersebut, kami memberikan akses terhadap teknologi, pelatihan, dan peluang pengembangan bisnis bagi para toko kelontong," kata Vassilis.

-