Supianto | Kamis, 02/02/2023 06:38 WIB

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari. (Foto: AFP/File/STR)

JAKARTA, Jurnas.com - Junta Myanmar memperpanjang keadaan darurat negara itu selama enam bulan lagi, kata penjabat presiden pada pertemuan kepemimpinan yang disiarkan di TV pemerintah pada Rabu (1/2).

Pemimpin junta Jenderal Min Aung Hlaing, dalam pertemuan pada Selasa dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung tentara, juga mengatakan pemilihan multi-partai harus diselenggarakan "sesuai keinginan rakyat".

Dia tidak memberikan batas waktu untuk pemungutan suara, yang tidak dapat diadakan selama keadaan darurat. Kritikus mengatakan setiap pemilihan cenderung palsu yang bertujuan memungkinkan militer untuk mempertahankan kekuasaan.

"Meskipun menurut pasal 425 konstitusi, (keadaan darurat) hanya dapat diberikan dua kali, situasi saat ini berada dalam keadaan yang tidak biasa dan cocok untuk memperpanjangnya sekali lagi selama enam bulan," kata penjabat Presiden Myint Swe dalam pertemuan yang disiarkan oleh MRTV.

Jenderal tertinggi negara Asia Tenggara itu memimpin kudeta pada Februari 2021 setelah lima tahun pembagian kekuasaan yang tegang di bawah sistem politik semi-sipil yang diciptakan oleh militer.

Para pengunjuk rasa dan pemimpin sipil yang diasingkan pada hari Rabu berjanji untuk mengakhiri apa yang mereka sebut "perebutan kekuasaan ilegal" oleh tentara.

Di kota-kota besar di seluruh Myanmar, jalan-jalan dikosongkan saat orang-orang diam di rumah sebagai protes, sementara ratusan pendukung demokrasi menghadiri aksi unjuk rasa di Thailand dan Filipina.

Penggulingan pemerintah terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi menggagalkan satu dekade reformasi, keterlibatan internasional, dan pertumbuhan ekonomi sambil meninggalkan jejak kehidupan yang terbalik setelahnya.

Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta, dengan gerakan perlawanan melawan militer di berbagai front setelah tindakan keras berdarah terhadap lawan yang membuat sanksi Barat diberlakukan kembali.

Di kota-kota komersial utama Yangon dan Mandalay, gambar-gambar di media sosial menunjukkan jalan-jalan sepi yang disebut penentang kudeta sebagai "protes diam" terhadap junta. Aktivis demokrasi mendesak orang untuk tidak turun ke jalan antara jam 10 pagi dan 3 sore.

Foto-foto menunjukkan ada juga unjuk rasa di Yangon oleh sekitar 100 pendukung militer, diapit oleh tentara. Di Thailand, ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta mengadakan unjuk rasa di luar kedutaan Myanmar di Bangkok.

"Tahun ini sangat menentukan bagi kami untuk benar-benar menumbangkan rezim militer," kata Acchariya, seorang biksu Buddha yang menghadiri rapat umum tersebut.

Orang lain di kerumunan meneriakkan: "Kami adalah rakyat, kami memiliki masa depan" dan "Revolusi harus menang".

Aktivis juga menggelar protes di ibukota Filipina, Manila.

NDSC bertemu pada hari Selasa untuk membahas situasi di Myanmar termasuk tindakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), pemerintahan bayangan yang dibentuk oleh lawan, dan apa yang disebut pasukan pertahanan rakyat melawan tentara, lapor media pemerintah.

"Keadaan yang tidak biasa dari negara di mana mereka melakukan upaya untuk merebut kekuasaan negara dengan cara pemberontak dan teror (dibahas)," kata media Myawaddy milik militer pada hari Selasa.

Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan setelah mengeluhkan kecurangan dalam pemilihan umum November 2020 yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi. Kelompok pemantau pemilu tidak menemukan bukti kecurangan massal.

Itu menyatakan keadaan darurat selama satu tahun ketika mengambil alih kekuasaan dan sejak itu diperpanjang dua kali selama enam bulan, dengan fase terakhir berakhir pada hari Rabu.

Konstitusi memungkinkan untuk dua perpanjangan, meskipun beberapa bagian tampaknya memberikan lebih banyak fleksibilitas pada masalah ini.

NUG mengeluarkan pernyataan pembangkangan, mengatakan bahwa "bersama dengan sekutu etnis, yang telah menentang militer selama beberapa dekade, kami akan mengakhiri perebutan kekuasaan ilegal oleh militer".

Amerika Serikat (AS) dan sekutunya termasuk Inggris, Australia, dan Kanada memberlakukan sanksi lebih lanjut terhadap Myanmar pada hari Selasa, antara lain dengan membatasi pejabat energi dan anggota junta.

Junta telah berjanji untuk mengadakan pemilihan pada Agustus tahun ini. Media pemerintah baru-baru ini mengumumkan persyaratan yang sulit bagi partai-partai untuk ikut serta, sebuah langkah yang menurut para kritikus dapat mengesampingkan lawan-lawan militer dan memperkuat cengkeramannya dalam politik.

Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Aung San Suu Kyi dihancurkan oleh kudeta, dengan ribuan anggotanya ditangkap atau dipenjara, termasuk Aung San Suu Kyi, dan banyak lagi yang bersembunyi.

Ia menggambarkan pemilihan yang direncanakan tahun ini sebagai "palsu" dan mengatakan tidak akan mengakuinya. Pemilihan itu juga dianggap sebagai kepura-puraan oleh pemerintah Barat.

Sekitar 1,2 juta orang telah mengungsi dan lebih dari 70.000 telah meninggalkan negara itu, menurut PBB, yang menuduh militer melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sumber: CNA

TAGS : Junta Myanmar Keadaan Darurat Kudeta Militer