Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) membahas masa depan Papua bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan MPR for Papua.

Menkopolhukam RI, Mahfud MD mengatakan, persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan daerah otonom baru (DOB) dan persiapan pemilu masuk dalam topik pembahasan. Sejumlah topik ini pun masuk dalam pembahasan jangka pendek.

“Karena empat DOB baru itu harus Pemilu pada tahun 2024 bersama yang lain,” kata Mahfud, Selasa (31/1).

Mahfud menyebut, dalam jangka panjang, problema pendidikan masuk di dalamnya. Dalam dua pekan lagi, mereka akan berbincang kembali untuk mengupas topik ini. 

Harapannya, setiap pihak dapat memberikan tanggung jawab untuk menyukseskan cita-cita di Bumi Cendrawasih. Maka dari itu, pertemuan selanjutnya dinantikan.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo mengatakan, ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Bila langkah terukur bisa ditemui maka dapat mewujudkan normalisasi keamanan di Papua.

Salah satunya dengan peningkatan kaderisasi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Warga Papua sendiri. Supaya posisi pada eselon I maupun II dapat mengimbangi pengembangan daerah.

“Sehingga ketika pengembangan wilayah, PNS-PNS yang diisi untuk penyelenggaraan wilayah, terisi orang-orang atau warga-warga, saudara-saudara kita dari Papua,” kata Bambang dalam kesempatan serupa.