Hal ini disampaikan oleh KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya selaku Ketua Umum PBNU selepas acara Anugerah Satu Abad NU, Rabu (1/2/2023).

Gus Yahya mengatakan sikap tegas tersebut harus dilakukan karena melihat kondisi perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu 2024.

Beliau juga menuturkan sikap NU menolak politik identitas, baik itu identitas Islam, agama, atau NU, yang digunakan sebagai senjata politik guna menggalang dukungan.

Ia juga menekankan, siapa pun yang hendak maju dalam kancah konstelasi politik nanti, harus mengedepankan prestasi dan kredibilitas individu tersebut.

"Maka sekali lagi saya sampaikan, tidak akan ada calon presiden dan calon wakil presiden atas nama NU. Tidak akan ada," tegas Gus Yahya dikutip sindonews.com.

"Karena NU tidak boleh diperalat sebagai senjata politik untuk mengumpulkan dukungan. Tidak boleh ada orang yang berusaha menutupi kekurangannya, hanya dengan mengklaim NU sebagai basisnya," tambahnya.

Akan tetapi, Gus Yahya mempersilakan kader-kader NU untuk memberikan dukungan secara politik. Namun, ia menggarisbawahi bahwa dukungan tersebut bukan atas kelembagaan NU.

"Ya (memberikan) dukungan, tapi tidak atas nama lembaga. NU sebagai organisasi sebagai institusi tidak boleh digunakan untuk dukung mendukung dan kegiatan politik apa pun," tandasnya.

(***)