Liputan6.com, Jakarta - Setelah selesai menggelar pertemuan dengan Anies Baswedan di kediamannya, Lebak Bulus, Jakarta, Jumat 27 Januari 2023, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman dan Jubir tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said bergegas untuk bersiap pergi ke Istanbul. Mereka terbang ke Turki dengan jadwal pesawat sekitar pukul 21.40 WIB.

Di Ibu Kota Turki, mereka bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Aljufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Petinggi PKS tersebut tengah berada di Turki untuk menunaikan tugas ke sejumlah negara di Eropa dan melanjutkan perjalanan ke Arab Saudi guna menunaikan umrah.

Sohibul menuturkan pertemuan dengan pimpinan PKS berlangsung dengan lancar. Selama enam jam, mereka menghabiskan waktu untuk berdiskusi dan menyinkronkan langkah-langkah terkait dengan koalisi perubahan.

"Diskusi pukul 19.00 waktu setempat hingga pukul 01.00 waktu setempat. Pertemuan berjalan baik. Dari diskusi itu saya mendapatkan pesan dari mereka berdua untuk disampaikan kepada keluarga besar PKS, khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya," kata dia dalam jumpa pers di Saung Mang Engking, Bandara Soekarno Hatta, Senin malam, (30/1/2023).

Sohibul kemudian membacakan pesan dari petinggi PKS tersebut. Pertama, kata dia, PKS konsisten menjadi bagian partai pengusung Anies di Pilpres 2024 sehingga koalisi memenuhi presidential threshold 20 persen.

"PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada Anies pada rapat badan pekerja majelis Syura PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023," ujar dia.

Namun, PKS tidak menutup kemungkinan bila deklarasi dukungan tersebut akan dilakukan maju atau lebih awal, sesuai dengan dinamika politik yang berkembang. Terutama, setelah Ketua Majelis Syura PKS dan Presiden PKS kembali dari perjalanan dinas dan umrohnya pada 3 Februari 2023.

Dengan begitu, PKS secara resmi kepartaian memberi dukungannya kepada Koalisi Perubahan yang di dalamnya ada NasDem dan Partai Demokrat, yang lebih dulu memberikan dukungan.

Terkait dengan Cawapres, Sohibul mengungkapkan, sosoknya akan dipilih oleh Anies Baswedan. Pembahasan ini sebelumnya menjadi alot lantaran PKS dan Demokrat menginginkan Aher dan AHY menjadi Cawapres mendampingi Anies Baswedan.

Namun kini, kata Shohibul, semua partai boleh mengajukan bakal calon presiden, dan tidak harus dari kader PKS.

"Untuk Cawapres semua partai boleh mengusulkan, tapi jelas yang menentukan adalah capres sendiri. Dari awal saya sudah mengatakan selama cawapres yang dipilih mendongkrak kemenangan ya silakan saja meskipun bukan dari kader PKS," ujar Sohibul Iman.

Menurutnya, pembahasan cawapres tentu akan melalui tahapan seperti koordinasi dan juga diskusi bersama anggota koalisi lain, dan keputusan utama tetap pada Anies Baswedan.

"Yang pastinya ada tahapan diskusi dan koordinasi, tapi keputusannya tetap pada capres sendiri," lanjutnya.    

Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Hendry Satrio sebelumnya meyakini koalisi perubahan dipastikan akan terbentuk. Terlebih setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres 2024.

"Itu kan kemarin sudah confirm, Demokrat itu dukung Anies. Jadi bukan basa basi. Justru itu harusnya dimaknai sebuah pengorbanan politik yang luar biasa dari AHY. Kedewasaan untuk mendukung orang lain demi tercapainya tujuan bersama dalam koalisi," kata dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).

Hensat, begitu Ia biasa disapa, meyakini hal yang sama akan dilakukan oleh PKS. Sebab menurutnya, bila berlarut larut dalam mendeklarasikan koalisi, akan berdampak tidak baik bagi partai tersebut.

"Saya rasa PKS dalam waktu dekat akan segera deklarasi, nggak lama mestinya ya. Karena kalau kelamaan, momentumnya hilang," ujar dia.

Terkait dengan pertemuann Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dia menilai momen yang positif. Itu tergambar dari sikap Jokowi yang mengantarkan pulang Surya Paloh.

"Jadi pada saat Pak Jokowi mengantarkan Pak Surya Paloh pulang, itu artinya positif itu pertemuannya. Jadi pertemuan itu saya rasa meluruskan miskomunikasi yang ada selama ini. Selama ini mungkin Pak Jokowi berpikiran 'lah kok NasDem tidak ngasih tahu saya ya deklarasi Anies baswedan', sementara Surya Paloh mungkin ngebatin ya, 'kok Pak Jokowi marah ya, ini kan cuma ritual lima tahunan'. Nah kemarin dengan pertemuan itu kelihatannya masing-masing sudah memahami dan mengerti, sudah ada kesepahaman politik, positif itu," dia menandaskan.

Sedangkan Pengamat Politik dari UIN Jakarta Adi Prayitno menilai saat ini Anies Baswedan sudah menjadi milik dari Partai Nasdem. Sehingga ini mengubah pemilih Anies yang dulu memilih PKS akan beralih ke partai besutan Surya Paloh tersebut.

"Wajah Anies sudah wajah NasDem. Jadi tanpa dukung Anies sekalipun memang pemilih Anies yang selama ini di PKS pindah ke Nasdem. Kan banyak pemilih Anies itu dulu tidak berpartai pilih PKS, karena PKS identik dengan Anies, tapi setelah Anies ke NasDem pemilih itu perlahan ke Nasdem," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).

"Tapi yang paling penting kalau narasi politik di belakang Anies itu perubahan-perubahan setengah hati ya tidak menarik. Pemilih Anies ini kan kritis, pemilih yang anti-Jokowi kalau tampilan ke publik tidak kritis dan anti-Jokowi, ya bisa bubar pemilihnya," Adi menandaskan.

Meski deklarasi dukungan untuk bakal calon presiden Anies Baswedan diumumkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ternyata Partai NasDem tak menghadiri deklarasi tim kecil tersebut. Deklarasi dukungan PKS yang disampaikan di Saung Mang Engking, Bandara Soekarno Hatta itu, hanya dihadiri PKS dan Partai Demokrat.

Jubir tim kecil Koalisi Perubahan, Sudirman Said mengatakan, bila ketidakhadiran Partai NasDem bukanlah karena adanya suatu masalah. Melainkan memang ada halangan yang tak bisa ditinggal.

"Koalisi ini sering kami kemukakan, yang kita syukuri dalam dinamika tim kecil ini adalah anggotanya tetap, delapan orang itu sering bertemu untuk membahas materi secara bersama-sama. Yang satu ada tugas di Lombok, dan ada juga yang tengah memimpin rapat di Komisi 7 DPR RI," tutur Said.

Makanya, dia memastikan bila ketidakhadiran NasDem tidak mengurangi poin yang sudah dibahas sebelumnya. Termasuk pembahasan yang dilakukan sebelum berangkat deklarasi di kawasan Bandara Soekarno Hatta tersebut.

"Mengenai sebelum penandatanganan, nanti akan ada dokumen resmi sebagai koalisi, materi poin sudah pernah kita bahas dan saat para pimpinan tertinggi bertemu secara hormat baru akan kita bahas," katanya.

Sementara itu Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai pembentukan koalisi perubahan akan memberikan efek yang baik bagi demokrasi di Indonesia. Publik akan disuguhkan beragam pasang calon di Pilpres 2024 sehingga mempunya pilihan yang beragam.

"Bagus kalau koalisi terjadi," ujar dia kepada Liputan6.com, Senin (30/1/2023).

Meski demikian, Ujang menuturkan, ada harga yang harus dibayar mahal oleh Partai Nasdem. Yang mana, bila ada reshuffle kabinet, Jokowi akan mengganti menteri yang berasal dari Nasdem.

"Intinya hasil pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh sepeti apa. Kan bisa jadi kalau hasil pertemuan itu SuryaPaloh meminta izin katakanlah untuk mendukung Anies, koalisi perubahan terbentuk. Kalau terbentuk lalu negosisasi cawapresnya. Kedua kalau ada reshuffle kemungkinan besar Nasdem akan terkena karena dianggap tidak direstui oleh Jokowi," ujar dia.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review mengungkapkan, jalan Anies Baswedan untuk menuju RI masih panjang dan terjal. Terbentuknya koalisi perubahan ini tidak menyurutkan gangguan yang bakal diterima oleh Anies dan pasangannya.

"Ganggunan akan ada. Merintangi perjalanan Anies dan pasangannya termasuk dalam konteks koalisi perubahan. Kenapa, di satu sisi, kubu kontinyuitas tidak akan mau kubu Anies menang. Jalan terjal itu akan terjadi. Kalau Anies dapat tiket dari Nasdem, PKS, dan Demokrat, maka kubu kontinyuinitas itu akan mati matian untuk menghadang, menghalau agar Anies tidak menang," dia menandasi.

Terkait dengan sosok cawapres untuk Anies Baswedan, dia menilai bisa berasal dari internal koalisi maupun eksternal. Namun yang terpenting, lanjut dia, sosok yang akan menemani Anies tersebut harus dapat memberikan sumbangsih pemenangan bagi Anies Baswedan.

"Cawaspres bisa dari luar bisa dari internal. Artinya pilihannya kalau dari internal mungkin AHY, kalau eksternal, bisa khofifah bisa yang lain. Kita tunggu saja keputusan seperti apa, karena mencari cawapres kan tidak semudah membalikkan telapan tangan. Harus diukur, harus dihitung apakah bisa menambah atau memberikan sumbangsih pemenangan bagi Anies sebagai koalisi atau tidak. Ini kan harus dihitung jangan sampai koalisinya terbentuk,cawapresnya tidak bagus, lalu kalah kan repot juga," ujar dia.

Awal tahun 2023, hubungan koalisi yang digadang-gadang siap mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024, rupanya memanas. NasDem, Demokrat, dan PKS yang sering membagikan kemesraannya mulai saling sindir.