GELORA.CO - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti isu reshuffle kabinet yang masih terus jadi perbincangan sejak Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden.

Diketahui bahwa Jokowi disebut bakal melakukan reshuffle kabinet pada hari Rabu pon, yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2023.

PDI Perjuangan (PDIP) pun getol mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mencopot menteri dari Partai NasDem karena dianggap tidak sejalan dengan pemerintah.

Hal tersebut ditanggapi Refly Harun melalui video di akun YouTube pribadi miliknya. Dalam videonya, Refly Harun tak yakin soal kemungkinan NasDem di-reshuffle.

Refly Harun mengatakan bahwa ada satu hal yang dimiliki Surya Paloh dan bahkan tak dimiliki Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Karena dia (Surya Paloh) punya resources, resource yang tidak dipunyai oleh Demokrat dan PKS," ungkap Refly Harun dikutip NewsWorthy dari video di akun YouTube pribadi miliknya, Selasa (31/1).

Lanjut, Refly Harun juga mengatakan bahwa seandainya  NasDem menjadi oposisi pemerintah usai para menterinya dicopot, akan berimbas pada tidak ada halangan lagi bagi NasDem untuk mengkritik kebijakan pemerintah.

"Kita tahu bahwa NasDem punya Metro TV, punya Media Indonesia ya, punya Medcom dan ini bisa dipakai secara efektif untuk banyak hal khususnya guna kepentingan mereka. Nah kalau seandainya dia berada di oposisi maka tidak ada lagi halangan untuk mengkritik kebijakan pemerintah," papar Refly Harun.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) ini kemudian menyinggung soal alasan Surya Paloh memilih Anies Baswedan daripada kader partai politik seperti Ganjar Pranowo ataupun Prabowo Subianto. Alasannya karena mendeklarasikan Anies lebih menguntungkan untuk NasDem.

"Karena mengendorse Ganjar dan Prabowo itu hanya akan menguntungkan partai-partainya dimana mereka berasal. Gerindra akan diuntungkan dengan Prabowo dan PDIP kalau seandainya Ganjar tetap dicalonkan PDIP juga dan Nasdem mengekor maka, yang untung adalah PDIP," pungkas Refly Harun.