JawaPos.com-Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah menegaskan, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tidak pernah mendikte Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana reshuffle kabinet yang kabarnya akan dilakukan pada Rabu, 1 Februari 2023. Menurutnya, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Presiden.

“Kami tidak punya potensi oke kalau Bapak Presiden mau reshuffle si A, reshuffle si B, kami tidak dalam posisi itu. Karena kalau kami kemudian masuk, partai A, partai B, partai C itu mendikte Bapak Presiden, kami tidak akan melakukan itu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/1).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini memastikan, reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. Termasuk, soal kabar Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet pada Rabu mendatang.

“Kebiasaan beliau Bapak Presiden kita, itu kalau melantik dan sebagainya, biasanya di hari Rabu Pon dan itu sesuatu yang biasa dan bagi saya itu konvensi Bapak Presiden, kan bapak presiden sukanya Rabu Pon, ya sudah Rabu Pon, kan kita tidak akan mempertanyakan kenapa hari Rabu, kan tidak, tidak dalam posisi,” ucap Said.

Meski demikian, Said memastikan sampai saat ini belum mendengar soal permintaan Presiden Jokowi agar PDIP menyiapkan kader-kader yang menjadi menteri kabinet. Dia menyebut, desakan agar presiden Jokowi melakukan reshuffle menteri tertentu hanyalah dinamika politik semata.

“Itu dinamika politik saja, kan yang tahu, usernya Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden menilai teamnya kompak, solid masih bagus, ya pasti dipertahankan. Kalau ada yang tidak kompak, kinerjanya menurun boleh jadi akan diganti oleh Bapak Presiden,” pungkas Said. (*)

Editor : Dinarsa Kurniawan

Reporter : Muhammad Ridwan