JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih yang terdiri dari gabungan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengusut isu keterlibatan Istana dalam tahapan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2024.

“Bisa saja DKPP memanggil orang yang mengatakan pihak Istana tersebut untuk ditanyakan lebih lanjut sebenarnya bagaimana konstruksi peristiwa itu,” kata Kurnia Ramadhana selaku salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih dalam YouTube Sahabat ICW, Senin (30/1/2023).

Menurut Kurnia, jika isu itu hanya didiamkan saja, dikhawatirkan akan ada intrik-intrik politik di balik penanganan dugaan pelanggaran kode etik terkait pemilu.

Baca juga: KPU Sebut Peserta Pemilu Maksimal Punya 10 Akun Medsos Per Platform

Oleh karena itu, peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) ini mendesak agar kejadian tersebut didalami.

“Sebab kalau kita mengacu pada konsep kelembagaan melandaskan perundang-undangan, tidak boleh ada pihak atau cabang kekuasaan yang diperkenankan mengintervensi tahapan penyelenggaraan pemilu terlebih adalah pihak eksekutif,” ujar dia.

Sebelumnya, gabungan LSM yang mengatasnamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih mempresentasikan temuan soal dugaan intervensi Istana dalam tahapan verifikasi faktual perbaikan partai politik calon peserta Pemilu 2024 saat rapat dengan Komisi II DPR, Rabu (11/1/2023).

Terkait hal itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membantah tudingan yang menyebut Istana mengintervensi penetapan peserta Pemilu 2024.

Ma'ruf mengatakan, Presiden Joko Widodo pun telah berkali-kali menyatakan bahwa Istana tidak ikut campur soal Pemilu 2024.

"Saya kira sudah dijawab oleh Presiden, Istana enggak ada itu (intervensi), hanya kalau ada terjadi apa-apa kemudian alamatnya ke Istana, padahal Istana tidak pernah ikut campur ya," kata Ma'ruf di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (12/1/2023).

Baca juga: MK Tegur DPR karena Intervensi KPU soal Putusan Dapil Pemilu 2024

Adapun temuan itu berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp antara anggota KPU di sebuah provinsi yang mengungkit soal dugaan upaya membuat data keanggotaan Partai Gelora memenuhi syarat (MS) di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Percakapan itu menyebut nama beberapa anggota KPU RI, di antaranya Idham Holik, August Mellaz, Yulianto Sudrajat, Sekjen KPU RI Bernad Sutrisno, dan beberapa institusi negara.

Berikut isi percakapannya:

Barusan Pak Idham tlp saya, setelah bicara dg pak Idham diover ke pak Agus Melas yg isinya:

1. Saat ini mereka sedang duduk bersama Pak Idham, pak Agus, pak Drajat dan pak Sekjen. Sambil berkomunikasi dg pak HA yg ada di Padang.

2. Sesaat lagi Sekien akan perintahkan Sek Prov X agar berkomunikasi dg Admin Sipol beberapa Kab/kota untuk MS khan Gelora

3. Langkah ini harus dilakukan demi kebaikan kita karena permintaan istana lewat mendagri, menkopolhukam, dil

4. Pak Agus juga mengatakan sudah hub pak X karena ini pekerjaan teknis, maka saya dihubungi oleh pak idam dan pak agus, minta kita amankan.