KBRN, Jakarta: Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) menyatakan, radikalisme dan terorisme masih menjadi potensi ancaman di 2023. Untuk itu, sebagai upaya mencegah dan mengantisipasinya, BNPT menyiapkan 5  lima strategi yang disebut vaksin kebangsaan.

Kepala BNPT, Komjen (Pol) Boy Rafli Amar mengatakan, radikalisme, dan intoleran ibarat virus Covid-19, yang mampu menginfeksi masyarakat. "Sehingga kita perlu vaksin untuk mereduksi ancaman penyebaran paham ini," kata Boy dalam workshop peningkatan kapasitas reformasi birokrasi BNPT, di Jakarta, Senin (30/1/2023).

Dia menjelaskan, vaksin pertama, adalah  transformasi wawasan kebangsaan, yang  menitikberatkan pada penguatan 4 konsensus nasional. Yakni, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Ideologi terorisme pasti menentang konstitusi negara kita dan ideologi Pancasila. Oleh karena itu kita harus selalu mengingatkan ini kepada masyarakat, agar kita tidak kalah narasi dengan kelompok radikal ini," ucap Boy.

Kedua adalah revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, masyarakat harus diingatkan, bahwa Pancasila adalah ideologi terbaik di dunia. 

" Ini tidak tumpang tindih dengan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Karena penguatan nilai-nilai Pancasila adalah kewajiban kita bersama oleh da berbagai elemen bangsa," jelasnya.

Selain itu, kelompok radikal terorisme selalu menyalahgunakan narasi agama. Oleh karena itu, 'vaksin'  berikutnya adalah moderasi beragama. 

"Ideologi terorisme mengajarkan umat untuk membenci bangsanya. Bahkan membunuh sesama anak bangsa sendiri," ucapnya.

"Oleh karena itu kita selalu promosikan dan bicara soal toleransi beragama. Apalagi pendiri bangsa kita telah mengajarkan Hubbul Wathon Minal Iman, bahwa cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman," katanya.

Vaksin keempat,  kata dia, pelestarian akar budaya bangsa. Karena Indonesia memiliki ribuan budaya yang membentuk jati diri bangsa serta menjadi indentitas nasional.

Sementara vaksin kelima adalah transformasi pembangunan kesejahteraan. Karena masyarakat marjinal seringkali mudah dipengaruhi oleh paham paham intoleran dan radikal terorisme.

 "Sehingga mereka bisa merasakan bahwa negara hadir dalam kehidupan mereka. Sehingga tidak ada lagi rasa memusuhi atau negara," ucapnya.