30 Januari 2023 21:48 WIB

Skema yang rasional diperlukan agar tidak banyak anggaran yang digunakan untuk kegiatan tidak semestinya

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (Istimewa)

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggaran pengentasan kemiskinan yang tersebar di kementerian/lembaga (KL) disinyalir banyak tersedot untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, melihat  

Dia meminta agar upaya pengentasan kemiskinan berfokus pada pemberdayaan ekonomi keluarga dan pembiayaan usaha yang dapat diakses oleh penerima manfaat.

Kemenperin Akan Hapus Kemiskinan Ekstrem di Indonesia, Golkar: Sejalan dengan Program Pemerintahan Jokowi-Amin

"Skema pengentasan kemiskinan harus rasional. Treatment atau perlakuannya dibedakan antara masyarakat yang bisa diberdayakan dan tidak," kata LaNyalla, Senin (30/1/2023).

LaNyalla mencontohkan untuk masyarakat yang mempunyai keterampilan dan berpotensi diberdayakan, alangkah baiknya jika mereka diberikan bantuan modal yang berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta.

Menurutnya uang sebesar itu bisa digunakan untuk membuka usaha atau melakukan aktivitas produktif untuk memenuhi kebutuhan.

"Kemudian untuk masyarakat yang sulit diberdayakan secara ekonomi, mereka inilah yang diberi dana simultan atau dana BLT," tuturnya.

Gus Menteri Minta Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tidak Perdebatkan Data