Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan tema utama percakapan dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas adalah "deeskalasi".

Blinken telah tiba di Mesir pada Minggu (29/1/2023). Dia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan Menteri Luar Negeri Sameh Shoukry pada Senin (30/1/2023). Setelah itu, Blinken akan terbang menuju Israel bertemu dengan pemerintahan Netanyahu.

Baca Juga: Pejabat Top Amerika: Pabrik Iran Dibombardir, Israel Dalang Serangannya

Blinken akan tiba di Israel sehari setelah Kabinet Keamanan Netanyahu mengumumkan serangkaian tindakan hukuman terhadap warga Palestina. Langkah ini sebagai tanggapan atas serangan di sebuah sinagoga di Yerusalem dan operasi militer Israel di Kota Jenin, Tepi Barat.

Blinken telah merencanakan perjalanan ke Israel dan Palestina selama beberapa minggu. Perjalanan ini mengikuti penasihat keamanan nasional Presiden Joe Biden, Jake Sullivan dan Direktur CIA Willian Burns.

Kunjungan Biden itu akan menjadi perjalanan tingkat tertinggi AS sejak Netanyahu merebut kembali kekuasaan pada Desember lalu. Para pejabat mengkritik keputusan Abbas yang memutus koordinasi keamanan dengan Israel setelah serangan di Tepi Barat.

"Kami ingin agar para pihak tidak menghentikan kerja sama keamanan tetapi untuk benar-benar meningkatkan koordinasi keamanan. Kami mendesak de-eskalasi dan menenangkan situasi," kata pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS untuk Timur Tengah, Barbara Leaf.

Menjelang pertemuan dengan Blinken, Netanyahu mengatakan, tanggapan Israel tidak dimaksudkan untuk memperburuk ketegangan.

"Kami tidak mencari eskalasi, tetapi kami siap menghadapi skenario apa pun. Jawaban kami terhadap terorisme adalah respons yang kuat, cepat, dan tepat," kata Netanyahu dalam rapat Kabinet.

Kekerasan pemukim terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menyusul serangan penembakan oleh seorang warga Palestina di sebuah sinagoga di Yerusalem Timur pada Jumat (27/1/2023), yang menewaskan tujuh orang. Serangan itu terjadi satu hari setelah sembilan warga Palestina tewas dan puluhan lainnya cedera dalam operasi militer Israel di Kota Jenin, Tepi Barat.

Orang-orang Palestina dan beberapa kelompok hak asasi manusia meyakini tindakan Israel, termasuk penghancuran rumah keluarga penyerang, merupakan hukuman kolektif dan ilegal menurut hukum internasional. Gejolak tersebut telah menambahkan persoalan lain ke dalam agenda diplomatik panjang Blinken yang telah membebani hubungan AS-Israel.

Meredakan ketegangan pada isu-isu tersebut, atau setidaknya menghindari isu baru adalah inti dari misi Blinken. Netanyahu menentang dua prioritas utama kebijakan Biden di Timur Tengah yaitu menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 dan memulai kembali pembicaraan damai Israel-Palestina.  

Pemerintah AS telah memutuskan untuk meningkatkan hubungan dengan Palestina yang sebelumnya renggang di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump. Tapi di sisi lain, AS juga tetap diam atas rencana reformasi peradilan yang diusulkan oleh pemerintahan Netanyahu. 

Baca Juga: Batal Runyam karena Benjamin Netanyahu Berani Ucap Sumpah Ini di Hadapan Raja Yordania

Bahkan dalam beberapa minggu terakhir telah terjadi protes massal di Yerusalem dan Tel Aviv atas rencana reformasi peradilan itu. Menurut para kritikus, reformasi ini akan merusak kedudukan demokrasi Israel.

"Jelas bahwa masalah paket undang-undang yudisial ini adalah salah satu yang memicu diskusi yang intens, dan debat dalam masyarakat Israel. Ini jelas ukuran dari semangat demokrasi yang diperebutkan dengan sangat jelas di seluruh segmen masyarakat Israel," ujar Leaf.

Para pejabat AS telah berbicara tentang pentingnya "nilai bersama" dengan Israel. Mereka menghindari untuk membuat pernyataan yang dianggap sebagai masalah domestik murni. Pakar AS-Israel di Universitas Bar-Ilan, Eytan Gilboa, mengatakan, reformasi sistem peradilan tersebut telah menjadi persoalan publik.

"Tapi sekarang ini menjadi masalah karena kecepatan dan ruang lingkup yang diusulkan, protes publik, dan kekhawatiran yang berkembang di antara para pemimpin Yahudi Amerika dan anggota Kongres," ujar Gilboa.

"Ada banyak kebingungan tentang apa yang sedang dilakukan pemerintah Israel. Jika bagi Netanyahu Iran adalah masalah utama, dengan mendorong reformasi peradilan, dia mengalihkan perhatian dari masalah program nuklir Iran yang lebih kritis," kata Gilboa menambahkan.

Baca Juga: Era Jokowi Dinilai Lebih Baik dari Anies Saat Pimpin Jakarta: di Tangan Anies Ibu Kota Bukan Maju ke Depan Malah Mundur ke Belakang

Editor: Muhammad Syahrianto