PRFMNEWS - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas buka suara soal penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding.

Anas juga menegaskan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal, bukan karena anggaran tersebut digunakan untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Selain Singgung Tarif PDAM Naik Picu Inflasi, Jokowi Dorong Pemda Turunkan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Dalam kesempatan itu Anas juga sebut ada program pengentasan kemiskinan belum sejalan dengan tujuan.

Anas menjelaskan pernyataan soal anggaran kemiskinan yang belum selaras dengan tujuan pengentasan kemiskinan, sehingga dibutuhkan studi lanjutan.

Dalam rapat bersama kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu, Anas memaparkan bahwa logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.

Menurutnya bila tujuan akhir adalah pengentasan kemiskinan, maka program yang harus didukung adalah peningkatan daya beli warga, sehingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin.

“Jadi, bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan. Ada pula yang ingin mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan,“ ucap Anas.

Baca Juga: Polisi Mulai Selidiki Penipuan dengan Modus Kirim Undangan Via WhatsApp

Anas sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.

Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon guna ditanam di daerah sekitar sungai,” terangnya.

Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.

“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.

Baca Juga: Indonesia Raih 2 Gelar Juara di Indonesia Masters 2023, Presiden Jokowi Berikan Apresiasi

Menpan-RB juga menjelaskan reformasi birokrasi tematik mengurai aspek tata kelola pengentasan kemiskinan melalui perbaikan proses bisnis, data, regulasi/kebijakan, reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, program ini didukung melalui penyediaan teknologi informasi dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

“Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan pun telah diluncurkan pilot project pada tiga provinsi dan sembilan kabupaten/kota,” ujar Anas.

Saat ini pemerintah terus mengakselerasi Program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.

Baca Juga: Kasus Mahasiswa UI jadi Tersangka Kecelakaan, Kompolnas Minta Polda Metro Jaya Klarifikasi

Seperti diketahui, per September 2022 berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya, bila mengacu data per September 2022, maka dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ pungkas Anas.***