TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung mulai membuka penyelidikan kasus dugaan korupsi pupuk bersubsidi.

Penyelidikan ini berangkat dari kelangkaan pupuk bersubsidi yang sempat menyerang para petani beberapa waktu lalu.

"Terkait dengan kelangkaan pupuk subsidi. Kita lagi melihat kenapa pupuk ini tidak terdistribusi dan terserap dengan baik," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejaksaan Agung, Kuntadi kepada Tribunnews.com pada Senin (30/1/2023).

Dia pun menegaskan bahwa penyelidikan ini berbeda dari kasus yang sebelumnya dilempar ke berbagai Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kejaksaan Negeri (Kejari).

Penyelidikan kali ini, kata Kuntadi akan berfokus pada sisi kebijakan yang memberikan dampak bagi seluruh wilayah di Indonesia.

"Di seluruh Indonesia. Kita mau lihat dari sisi kebijakannya," katanya.

Akan tetapi, masih belum dipastikan terkait subyek yang dibidik dalam kasus ini.

Termasuk Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia sebagai pihak yang berwenang dalam penyediaan pupuk subsidi.

"Ya bisa jadi," ujar Kuntadi saat ditanya soal sasaran penyelidikan kasus ini.

Dibukanya penyelidikan ini disebut Kuntadi bukan berdasarkan laporan, tetapi temuan dari pihak Kejaksaan Agung.

Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung memutuskan untuk menjemput bola.

"Ya pastinya (jemput bola). Kan masyarakat sudah mengeluh," katanya.

Diketahui bahwa permasalahan pupuk ini telah menjadi atensi Kejaksaan Agung sejak lama.

Sebelumnya, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin memerintahkan kepada jajarannya untuk serius melakukan pemberantasan terhadap kasus dugaan mafia pupuk di tanah air.

Menurut Burhanuddin, mafia pupuk sudah meresahkan para petani di berbagai daerah dan merugikan negara.

"Oleh karenanya, saya tegaskan kembali para Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) untuk benar-benar serius memberantas mafia pupuk," kata Jaksa Agung dalam keterangan tertulis pada Selasa (10/5/2022).