FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Achsanul Qosasi, memberikan respons soal anggaran kemiskinan yang habis digunakan untuk studi banding dan rapat di hotel.

Menurut Qosasi, ada yang salah dalam pemberitaan. Bahkan, kata dia. Justru beritanya terlalu fantastis.

"Pengentasan Kemiskinan dan Bansos itu berbeda. Rp 500 T ini mayoritas Bansos dan sudah ada perbaikan," ujar Qosasi dikutip dari unggahan twitternya, @AchsanulQosasi (29/1/2023).

Dikatakan Qosasi, pada 2020 dan 2021. Biaya studi banding dan rapat turun drastis hingga mencapai 50 persen.

"Pak Menteri pasti mendapat info yang tidak akurat bicara ke media," tukasnya.

Sebelumnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas menuturkan, hampir Rp 500 triliun anggaran untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan

"Sehingga dampaknya kurang," ungkapnya.

Oleh karena itu, Menpan RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melalukan reformasi besar-besaran untuk meningkatkan efektivitas program pengentasan kemiskinan.

Di antaranya, dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan untuk menghemat anggaran.

"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus, programnya kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan," lanjutnya.

Selain itu, Menpan RB meminta untuk kementerian dan lembaga tidak harus mengundang konsultan dengan melakukan rapat di hotel-hotel. Dia menjamin cara ini tidak mempengaruhi penilaian untuk mendapatkan alokasi anggaran.

Tercatat, pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274,00/rumah tangga miskin/bulan.

(Muhsin/fajar)