KNews.id- Para tokoh PKI, keluarga dan simpatisan serta pendukung Soekarno mengalami pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada peristiwa 1965. Pada saat itu negara melakukan pembiaran adanya pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap PKI. “Awalnya kami korban pesimis ini hanya basa basi jelang akhir jabatan presiden di mana Nawa Cita yang belum dituntaskan. Internal kami penuh perdebatan, sampai kesepakatan. Kalau mengulurkan tangan baik, kita sambut. Dalam pikiran buruk kebijakan pemerintah yang mengakui pelanggaran HAM 65 basa basi atau ini tidak mengikuti amnesty internasional,” kata Putra Tokoh PKI DN Aidit, Ilham Aidit di acara ILC berjudul “Kenapa Hebih Lagi? Haruskah Negara Minta Maaf kepada PKI?”, Jumat (27/1). Kata Ilham, peristiwa 65/66 adalah kasus vertikal di mana negara ketika itu membiarkan terjadi kebrutalan terhadap orang-orang yang dianggap PKI maupun pengikut Soekarno. Jika negara dalam hal ini Soeharto menghentikan aksi kebrulan di masyarakan, korban tidak sebanyak itu. “Peristiwa 1965 dan 1966 negara melakukan genoside, secara strutural dan masif. Ini masalah kemanusian. Berapa orang yang diadili? Tidak sampai lima persen. Selebihnya tidak ada pengadilan dan dibuang ke Pulau. Ada eskil yang puluhan tahun tidak bisa pulang ke Indonesia. Ini bentuk kezaliman,” paparnya.