Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum juga melakukan penahanan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD. KPK memiliki alasan tersendiri mengapa hingga saat ini belum melakukan penahanan.

Faktor pertama yang membuat KPK tak kunjung menahan Luka ialah lantaran kondisi kesehatan yang bersangkutan. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut kalau Lukas telah mengajukan permohonan izin ke lembaga antirasuah untuk berobat di Singapura.

"Kemarin Lukas Enembe yang bersangkutan mengajukan izin untuk berobat ke Singapura, ada surat dari dokter di Singapura kan," kata Alexander di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (20/12/2022).

Menanggapi pengajuan Lukas, KPK lantas memberikan rekomendasi untuk berobat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Di sisi lain, KPK juga tidak melarang Lukas untuk berobat di Singapura.

Baca Juga: CEK FAKTA: Menag Yaqut Diperiksa KPK Gegara Terseret Kasus Korupsi Dana Haji Senilai Rp 1 Triliun, Benarkah?

Hanya saja, KPK akan memberikan catatan 'tahanan' selama Lukas berobat di Singapura.

Selain itu, KPK juga mempertimbangkan situasi masyarakat Papua semisal pihaknya memaksa untuk menahan Lukas.

"Kami sebetulnya kalau main paksa gitu, mungkin bisa, tapi dampak tehadap masyarakat di sana mesti kami perhitungkan juga dong," kata Alex.

"Nanti kalau terjadi konflik horizontal, kan kita khawatir juga. Kemarin waktu kita lakukan pemeriksaan di rumahnya saja kan pendukungnya masih banyak disitu, bawa panah dan sebagainya," sambungnya.

Lukas Enembe ditetapkan KPK sebagai tersangka pada September 2022. Dia terjerat dugaan korupsi APBD provinsi Papua. KPK telah berulang kali melakukan pemanggilan terhadapnya.

Baca Juga: Tolak Usulan Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon Minta Audit BPKH dan Dana Haji

Awalnya pada 12 September, KPK memanggil Lukas dalam kapasistasnya sebagai saksi untuk diperiksa di Mako Brimob Papua. Namun Lukas tak menghadiri pemanggilan itu.