Minggu, 29 Januari 2023 – 18:10 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Foto: Dokumentasi Humas KemenPAN-RB

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk masalah soal anggaran terkait kemiskinan.

Menteri Anas mengatakan sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal dan bukan semua anggaran tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.

“Setelah kami pilah, ada sejumlah instansi, terutama di daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tetapi bukan kurang-lebih Rp 500 triliun habis untuk studi banding dan rapat. Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada bisa dibelanjakan untuk program yang berdampak langsung ke warga,” kata Anas, Minggu (29/1).

Anas mencontohkan apa yang terjadi di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah untuk berkonsultasi soal indeks reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.

“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatra," katanya.

"Sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda," imbuh Anas.

Menurut Menteri Anas, setiap hari bisa sepuluh pemda yang datang.

Azwar Anas mengatakan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi di hadapan pemda.

-