Sentimen
Positif (91%)
30 Jan 2023 : 00.15
Informasi Tambahan

Kab/Kota: Serang

Kasus: stunting

Tokoh Terkait

Kericuhan Terjadi di Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten, Penyebabnya?

30 Jan 2023 : 00.15 Views 3

Antvklik.com Antvklik.com Jenis Media: News

Kericuhan Terjadi di Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten, Penyebabnya?

Antv – Beredar viral di media sosial video amatir rekaman seseorang yang memperlihatkan kericuhan di acara Musyawarah Daerah IV Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten 2023.

Acara Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten itu sendiri digelar di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan Abdul Hadi No.66, Kota Serang, Sabtu (28/1/2023).

Dalam video yang dibagikan, tampak kericuhan terjadi antar peserta yang ditengarai dipicu dari ketidaksetujuan dalam sebuah pendapat.

"Musyawarah Daerah IV Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten 2023 di Hotel Horison Ultima Ratu, Jl. Abdul Hadi No. 66, Kota Serang, Sabtu (28/1/2023)." tulis akun Instagram @info.banten, Minggu dini hari (29/1/2023), dalam unggahannya.

Diketahui, acara Musyawarah Daerah IV Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten 2023 dibuka oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Banten berharap, advokat berperan dalam percepatan pembangunan Provinsi Banten, karena proses pembangunan itu memerlukan kepastian hukum.

“Dengan kepastian hukum tersebut akan mewujudkan kinerja yang transparan, akuntabilitas, efektif, efisien dalam percepatan pembangunan di Provinsi Banten,” kata Al Muktabar saat menghadiri Musyawarah Daerah IV Kongres Advokat Indonesia Provinsi Banten 2023 di Hotel Horison Ultima Ratu, Jalan Abdul Hadi No.66, Kota Serang, Sabtu (28/1/2023).

“Dengan ikhtiar bersama untuk terus menggulirkan agenda kerja dalam kepastian hukum, maka dapat lebih efektif dan efisien, itulah panduan kita,” imbuhnya.

Saat ini, Pemprov Banten sedang berkonsentrasi untuk dapat menyelesaikan beberapa hal. Di antaranya penanganan stunting, kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi, hingga mendorong program bangga buatan Indonesia atau Tingkat Komponen Dalam Negeri.

“Itu harus kita selesaikan bersama-sama, Pemerintah Daerah melakukan skema cascading (penjabaran,red) dan mohon berkenan advokat dapat membantu dan mendukung,” katanya.

Sentimen: positif (91.4%)