Ketua MPR RI mengapresiasi dukungan dari berbagai pihak atas keberhasilannya meraih gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung dengan predikat cumlaude. Hal itu diungkapkan usai dinyatakan lulus Sidang Promosi Terbuka Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, Sabtu (28/1/23).

Adapun pihak yang mendukung yakni Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo, serta berbagai pihak lainnya.

"Dukungan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, dan berbagai pihak lainnya terkait kajian tentang PPHN dalam disertasi ini menjadi angin segar agar bangsa Indonesia bisa segera menghadirkan PPHN tanpa melalui amandemen, melainkan dengan konvensi ketatanegaraan delapan lembaga tinggi negara," kata Bamsoet dalam keterangan, Minggu (29/1/2023).

-

-

"Sehingga berbagai program pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo seperti pembangunan IKN Nusantara, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, serta pembangunan dan penyempurnaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, bisa tetap dilanjutkan oleh siapapun presiden penggantinya," sambungnya.

Dipuji Sejumlah Tokoh

Sementara itu, Jokowi mengatakan disertasi Bamsoet mengenai 'Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas', memiliki relevansi secara akademik dan akan berkontribusi dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia.

Hal senada pun diungkapkan oleh KH Maruf Amin. Ia menilai disertasi tersebut bisa menjadi referensi esensial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, khususnya dalam merespon perubahan dan tantangan global yang membutuhkan sumbangan pemikiran dari berbagai cabang keilmuan.

Di sisi lain, Luhut Pandjaitan menambahkan disertasi tentang PPHN ini mencerminkan keinginan kuat dari Bamsoet untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada negeri tercinta mengenai pemahaman pentingnya pembangunan berkesinambungan dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat.

"Saya harap disertasi ini dapat menjadi bacaan serta rujukan dalam mewujudkan konsistensi arah pembangunan negara serta bangsa kedepan. Hal tersebut sangat kita butuhkan karena saat ini Indonesia pada posisi negara yang sangat baik. Presiden Jokowi sudah membuat sebuah arah yang bagus. Untuk itu saya berharap disertasi ini dapat dibuat sebagai rujukan yang berkelanjutan bagi penyusunan peraturan perundangan meskipun terjadi pergantian dalam struktur kepemimpinan nasional dalam waktu yang akan datang. Bamsoet telah memberikan sumbangan yang penting bagi bangsa dan negara, karena dapat dinikmati oleh anak-anak muda Indonesia," kata Luhut.

Pujian pun turut dilontarkan oleh ST Burhanuddin. Ia menilai disertasi tersebut bisa memperkuat pondasi negara dalam menegakan hukum.

"Sumbangsih pemikiran yang telah dituangkan oleh Bamsoet dalam disertasinya tersebut dapat memperkokoh pondasi negara menuju Indonesia Emas, serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi generasi penerus bangsa," ungkap ST Burhanuddin.

Yudo Margono dan Listyo Sigit Prabowo mengatakan hal serupa. Mereka menilai disertasi tersebut bisa memotivasi untuk memberikan sumbangan terbaik bagi bangsa dan negara. Serta bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Suryopratomo menambahkan disertasi tersebut bisa membantu mempermudah Indonesia untuk meraih mimpi besar pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia.

"Disertasi ini sangat relevan untuk kepentingan kita menatap tantangan masa depan menuju Indonesia yang maju, Indonesia Emas 2045. Kita tidak mungkin mampu mencapai mimpi besar pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, apabila tidak bisa menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara," tutup Suryopratomo.