Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memprediksi jumlah pelanggaran pemilu akan meningkat. Hal ini seiring dengan dengan berjalannya tahapan pemilu dan pilkada serentak Tahun 2024.

“Jika menilik pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, besar kemungkinan perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) yang kami tangani pada 2024 akan mencapai 400 perkara,” Ucap Ketua DKPP Heddy Lugito di Jakarta, kemarin,.

Heddy mengungkapkan, terdapat 82 aduan dugaan pelanggaran KEPP yang diterima pihaknya selama periode 1 Desember 2022 sampai 20 Januari 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 76 aduan di antaranya masih dalam proses verifikasi.

Ia menerangkan, dalam kurun waktu tersebut, DKPP telah melakukan 11 kali kegiatan verifikasi, yang terdiri dari tujuh kali verifikasi administrasi dan empat kali verifikasi materiil aduan.

Kegiatan verifikasi ini, lanjutnya, dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan sidang pemeriksaan perkara-perkara dugaan pelanggaran KEPP yang telah dijadwalkan.

Sepanjang Desember 2022-Januari 2023, DKPP telah melakukan 13 kali sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran KEPP. Dengan rincian sembilan sidang pemeriksaan dilakukan pada Desember 2022 dan empat sidang pemeriksaan dilakukan pada 1-20 Januari 2023.

“Rata-rata kegiatan verifikasi yang telah kami lakukan sebanyak dua kegiatan setiap pekan. Bersamaan dengan itu, kami juga menyidangkan perkara-perkara dugaan pelanggaran KEPP yang telah memenuhi persyaratan materiil. Selain itu, kami juga tetap menerima dan memberikan pelayanan terhadap aduan baru yang secara terus-menerus masuk dalam setiap harinya,” pungkas Heddy.

Baca Juga: Heru Budi Sampai Turun Tangan Koreksi Pernyataan Presiden Jokowi Soal Sodetan Ciliwung, Ternyata Anies Berperan Dalam Proses Pembangunan