Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian (kedua kanan), dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023).

"Secara umum ada empat strategi penanganan inflasi yang kita lakukan, meliputi keterjangkauan harga. ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," beber Suardi.

RAKYATKU.COM, BARRU - Bupati Barru, Suardi Saleh, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Pemulihan Ekonomi dan Inflasi di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Jumat (27/1/2023).

Rapat dibuka langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, dan dihadiri Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, serta seluruh kepada daerah kabupaten/kota se-Sulsel.

Tito memberikan penekanan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam penanganan inflasi di Sulsel. Sebab, menurutnya, inflasi sudah terjadi di beberapa negara.

Baca Juga : Pemprov Sulsel Akan Bangun 11 PSU Arsinum di Kepulauan dan Pesisir

“Jika inflasi itu di bawah 10 persen artinya masih termasuk ringan, berarti kenaikan barang dan jasa belum terasa. Sendi-sendi ekonomi masih kuat, tapi jika sudah di angka 11 persen hingga 30 persen berarti sudah masuk sedang dan kenaikan harga mulai terjadi goncangan,” ungkapnya.

Tito turut memberi solusi yang harus dilakukan tiap daerah, termasuk di Sulsel, dalam menjaga agar angka inflasi ini tidak naik dan memengaruhi perekonomian.

“Kita harus menjaga supply dan tahu persis barang apa yang naik dan bagaimana cara membuat harganya itu turun dan dijangkau masyarakat, ya, supply-nya harus cukup,” tuturnya.

Baca Juga : Ketua TP PKK Barru Datangi Dua Kecamatan Bawa Bantuan untuk Korban Bencana

Usai rapat, Bupati Barru, Suardi Saleh, menjelaskan strategi penanganan inflasi yang akan dipilih Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Barru.

"Secara umum ada empat strategi penanganan inflasi yang kita lakukan, meliputi keterjangkauan harga. ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif," beber Suardi.

Suardi lebih lanjut menguraikan, dimulai dari strategi keterjangkauan harga, yakni dengan mendorong program stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan. Kegiatan yang dilaksanakan, kata dia, adalah pemantauan harga sembako meliputi kebutuhan pokok di tujuh kecamatan.

Baca Juga : Mendagri Apresiasi Program Wali Kota Makassar, Dinilai Mampu Kendalikan Laju Inflasi

Selain itu, pelaksanaan pasar murah yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam rangka memperoleh barang kebutuhan pokok murah dan terjangkau dengan mendekatkan produsen ke konsumen.

Sementara, strategi ketersediaan pasokan dengan memperkuat produksi, cadangan pangan pemerintah, serta memperkuat kelembagaan melalui gerakan Barru Menanam dan Gerakan Tanam Bersama di tiap desa dan kelurahan.

Lebih lanjut, Suardi mengurai strategi kelancaran distribusi dengan mendorong kerja sama perekonomian antardaerah.

Baca Juga : Mendagri Tito Sebut Komposisi Pendapatan APBD Sulsel TA 2023 Tergolong Kuat

"Kita sudah tanda tangani nota kesepahaman dengan Pemda Kota Baru, Kalimantan Selatan; Kota Bontang dan Balikpapan, Kalimantan Timur; Mamuju dan Pasangkayu, Sulawesi Barat; terkait pengembangan perekonomian daerah melalui pemanfaatan transportasi laut antar pelabuhan," terang Bupati Barru dua periode itu.

Dirinya juga menguraikan strategi komunikasi efektif dengan program memperbaiki kualitas data serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.