Wonogiri: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo meminta seluruh kepala desa (kades) untuk berinovasi untuk mengentaskan kemiskinan di daerahnya masing-masing. Seperti inovasi pengumpulan dan validasi data warga miskin, inovasi menangani warga miskin, hingga inovasi pengalokasian dana bantuan yang diguyur pemerintah.
 
Hal itu disampaikan Ganjar saat memimpin rapat koordinasi bersama antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Wonogiri, Pemkab Srage,n dan Pemkab Klaten terkait pengentasan kemiskinan ekstrem. Rapat dilakukan di Kantor Kades Mlokomanis Wetan, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, pada Kamis, 26 Januari 2023.
 
Ganjar menerangkan model-model pemerintahan di tingkat desa adalah model yang paling unik dan fleksibel untuk menjalankan pemerintahan. Sehingga lebih banyak inovasi yang dapat dilakukan.

-?

- - - -
"Inovasi di desa kan banyak sekali sebenarnya, aplikasi banyak, model komunikasi sosialnya banyak, model-model manajemen dan leadership di level desa karena desa itu unik juga banyak," kata Ganjar usai rapat pada Kamis sore, 26 Januari 2023.
 
Ganjar mencontohkan ada salah satu kades di Kabupaten Wonogiri yang membuat inovasi dalam mencegah stunting di desanya dengan membuat program Nguji Canting (Nguntoronadi Nyawiji Cegah Stunting) dan Canting Surga (Cegah Stunting Berbasis Keluarga) di Desa Slogoretno, Kecamatan Jatipurno, Kabupaten Wonogiri. 
Program tersebut membuat Kabupaten Wonogiri menerima penghargaan dari Ganjar, sebagai Kabupaten Perintis Aksi Pencegahan Stunting Terintegrasi pada tahun 2021 silam.
 
Ganjar mengharapkan para kades di Jateng dapat saling bertukar pengalaman dan mengadopsi langkah-langkah pengentasan kemiskinan. Sehingga adanya inovasi, para kades dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem hingga 0 persen.
 
"Nanti kita pilih mana yang bisa kita aplikasikan untuk penurunan angka kemiskinan ekstrem, nah itulah yang nanti akan kita dorong," ujar Ganjar.
 
Pada saat memberikan pengarahan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Grobogan, Ganjar secara resmi telah memberikan izin kepada seluruh bupati, wali kota, dan kades untuk memprioritaskan alokasi dana bantuan untuk percepatan penurunan kemiskinan.
 
Oleh sebab itu, dengan dimudahkannya akses dana bantuan dan pengalokasiannya, para kades juga diminta untuk membuat inovasi. Hal itu agar kemiskinan di Jawa Tengah bisa turun dengan cepat.
 

(LDS)