Kelakuan sejumlah warga menggunakan Underpass Dewi Sartika Depok untuk nongkrong viral di medial sosial. Wali Kota Depok M Idris mengingatkan underpass itu tak layak dijadikan tempat nongkrong.

"Nggak layak lah jadi tempat nongkrong," kata Idris kepada wartawan, Kamis (26/1/2023).

Idris mengatakan pihaknya akan merancang sistem penertiban penggunaan aset-aset pemerintah di Depok. Dia mengatakan saat ini urusan Underpass Dewi Sartika juga belum tuntas.

-

-

"Ya kita sekarang ini hari Jumat akan expose sistem penertiban penggunaan aset-aset pemerintah yang tidak hanya underpass. Yang underpass ini juga belum clear ya," ujar Idris.

Idris mengatakan underpass tersebut berstatus milik Pemprov Jabar. Dia mengatakan Pemprov Jabar belum memberikan izin secara penuh ke Pemkot Depok terkait pengelolaan underpass.

"Belum clear ya itu kemarin saya tanya Pak gubernur ini masih statusnya aset Pemerintah Provinsi. Segala apa yang terjadi adalah kewenangan dan atas izin provinsi, belum diserahkan kepada kita sepenuhnya ke kita," ujar Idris.

Idris mengatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memang meminta Pemkot Depok untuk memasang CCTV di underpass. Menurutnya, hal itu masih bisa dilakukan.

"Yang baru diimbau beliau adalah coba tambah pasang CCTV. Kita baru akan bisa belanja dari Anggaran ABT kalo untuk CCTV," tutur Idris.

Sebelumnya, sejumlah warga tertangkap kamera nongkrong di underpass Dewi Sartika Depok lalu viral di medial sosial. Karena nongkrong di underpass berbahaya, kini rambu dilarang setop dipasang di underpass Dewi Sartika, Depok.

Pantauan detikcom di underpass Dewi Sartika, Depok, Rabu (25/1), terlihat pada mulut underpass terdapat rambu pejalan kaki dilarang melintas, serta rambu larangan melintas untuk pesepeda.

Menuju ke dalam underpass Dewi Sartika, sudah terlihat rambu dilarang berhenti di dalam underpass. Kepala Bimkestib Dishub Depok Ari Manggala mengimbau pengendara yang melintasi underpass Dewi Sartika agar tak nongkrong sehingga membahayakan pengendara lainnya.