Jakarta, tvOnenews.com - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menduga ide delapan partai politik (parpol) membentuk koalisi Pilpres 2024 merupakan bentuk manuver politik untuk mempengaruhi Mahkamah Konstitusi (MK).

“Sejarah politik kepartaian di republik ini menunjukan tidak pernah ada koalisi, apalagi koalisi permanen,” kata dia saat dihubungi, Kamis (26/1/2023).

“Kalau itu berkaitan dengan sidang di MK soal proporsional terbuka/tertutup, lebih tepatnya kita sebut sebagai manuver politik untuk mempengaruhi MK. Apakah MK akan tepengaruh? Kita lihat saja nanti,” tambah Andreas.

Andreas mengingatkan agar delapan parpol yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup jangan latah sampai berencana membentuk koalisi Pilpres.

“Sebaiknya jangan ‘latah’ menggunakan istilah yang kemudian menyesatkan,” tegasnya.

Dia meyakini koalisi Pilpres delapan parpol hanya sebatas usulan. Sebab menurut Andreas, koalisi parpol pendukung pemilu terbuka akan bubar setelah MK memutuskan hasil judicial review undang-undang Pemilu.

“Tetapi percayalah, setelah keputusan MK pasti yang dimaksud ‘koalisi’ akan bubar, karena setelah itu kepentingan parpol-parpol sudah berbeda lagi,” ucapnya.

Diketahui, MK menggelar sidang perkara judicial review undang-undang Pemilu pada 26 Januari hari ini. Agenda itu mendengarkan pendapat DPR, pemerintah, sampai KPU

PDIP merupakan salah satu pihak yang mengajukan gugatan agar sistem pemilu terbuka diubah menjadi tertutup.

Sedangkan, parpol di Senayan yang menolak pemilu tertutup antara lain Golkar, Gerindra, NasDem, Demokrat, PPP, PAN, PKS, dan PKB.

PDIP Tak Diajak Koalisi

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasco mengatakan ada usulan delapan partai politik di DPR membentuk koalisi untuk Pilpres 2024.

Dia menjelaskan delapan partai itu merupakan partai yang tergabung dalam koalisi menolak sistem pemilu proporsional tertutup. Artinya, PDIP tidak termasuk dalam koalisi itu.

“Ya tadi kan disampaikan bahwa ini kan masalah berkaitan dengan proporsional terbuka dan tertutup kan,” jelas Dasco di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023).

“Ada 8 partai yang menginginkan proporsional terbuka. Lalu kemudian ada ide tadi, bagaimana kalau 8 ini membentuk suatu koalisi permanen bersama di dalam menghadapi Pileg dan Pilpres,” sambung dia.

Menurutnya, ide membentuk koalisi delapan partai itu sah untuk dilakukan. Dia bahkan berharap koalisi itu dapat terbentuk.

“Lah itu menurut saya kan sah-sah saja, sepanjang dari 8 partai ini kan mau semua kan begitu. Dan kita berdoa, mudah-mudahan,” tutur dia.

Adapun delapan parpol itu di antaranya Gerindra, PKB, NasDem, Golkar, Demokrat, PAN, PKS, dan PPP.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyebut Koalisi Indonesia Raya (KIR) kemungkinan akan berjumlah menjadi delapan partai.

Hal itu dia ungkapkan langsung saat Partai NasDem berkunjung ke Sekretariat Bersama Gerindra-PKB.

“PKB bersama Gerindra bersama juga NasDem insya Allah dengan sejumlah partai nantinya. Kata Pak Dasco [Gerindra] ada 8, saya enggak tahu ada 8 siapa saja,” kata Jazilul di Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2023). (saa/muu)