FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan beberapa menteri di Istana Merdeka, Jakarta, untuk rapat percepatan pembangunan jalan daerah kemarin (25/1).

Rencananya, Jokowi menerbitkan instruksi presiden (inpres) sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan daerah.

“Tadi telah diputuskan akan ada inpres untuk jalan daerah yang ruas-ruas jalannya tentu akan diputuskan bersama, dalam hal ini leading sector-nya adalah Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Suharso Monoarfa seusai rapat.

Saat ini hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota yang bisa dikategorikan dalam kondisi mantap. Karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada 2024.

“Kita akan memulai dengan membantu sekitar hampir 9 ribuan kilometer jalan dari yang diusulkan, kira-kira sekitar 32.000 kilometer,’’ ungkap Suharso.

Namun, lanjut dia, tidak semuanya langsung dikerjakan. ’’Harus ada pengujian,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebutkan, sejak April 2022 pemerintah telah menyiapkan inpres yang di dalamnya terdapat perincian prioritas jalan daerah. Menurut Basuki, jalan daerah yang diprioritaskan adalah jalan yang terhubung dengan kawasan-kawasan industri.

“Hanya 42 persen yang mantap. Berarti ada yang rusak ringan hingga rusak berat,” katanya. (jpg/fajar)