POLRI menyatakan bahwa akan menindak lanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adanya dana Rp1 triliun dari hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke politikus untuk keperluan Pemilu 2024.

"Ya tentunya kalau ada laporan dari PPATK dari penyidik Bareskrim terus akan melakukan koordinasi, komunikasi dengan penyidik PPATK," kata Dedi kepada awak media, Kamis (26/1).

Dedi menjelaskan pada prinsipnya pihaknya akan menangani sebuah tindak pidana sesuai dengan Peraturan Kepolisian No 6 tahun 2019 tentang manajemen proses pendidikan.

"Pada prinsipnya setiap tindak pidana yang ditangani Bareskrim harus mengacu pada Perkap No 6 tahun 2019 tentang proses penyidikan," sebut Dedi.

Baca juga: IPW Sebut Perwira Tinggi Polri Aktif Mencoba Ringankan Hukuman Sambo

"Jadi ada tahapan-tahapannya, setiap laporan yang masuk harus dilakukan asesmen, apakah ini merupakan suatu tindak pidana atau bukan," sambungnya.

PPATK menemukan aliran dana senilai Rp1 triliun ke politikus. Dana tersebut berasal dari kegiatan kejahatan lingkungan (Green Financial Crimes) yang diduga dipakai untuk persiapan Pemilu 2024.

"Nilai transaksinya luar biasa itu, senilai Rp1 triliun di satu kasus dan itu alirannya ke mana? Ada yang ke anggota partai politik. Ini bahwa sudah mulai dari sekarang persiapan dalam rangka 2024 itu sudah terjadi," ujar Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK, Danang Tri Hartono, dalam paparannya saat Rapat Koordinasi Tahunan 2023 PPATK di Jakarta, Kamis, (19/1). (OL-4)