JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief mengatakan pihaknya sebenarnya ingin menurunkan biaya haji 2023 yang meningkat dari tahun sebelumnya.

Namun, pengurangan biaya haji itu jangan sampai membuat pelayanan terhadap jemaah haji nantinya juga berkurang.

"Biayanya kita ingin turunkan. Tapi kita menurunkan biaya itu dari yang lalu, tapi pelayanan kita tidak ingin berkurang," ujar Hilman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

Hilman menekankan bahwa Kemenag sebenarnya berupaya mencari biaya haji yang rasional untuk tahun ini.

Baca juga: Tim Kemenag Bertolak ke Arab Saudi, Bersaing dengan Negara Lain Cari Hotel untuk Jemaah Haji

Pada dasarnya, Kemenag tidak ingin memberatkan para calon jemaah haji yang ingin berangkat ke Tanah Suci Mekkah.

Akan tetapi, ada sejumlah faktor di Arab Saudi yang membuat perubahan harga menjadi signifikan.

"Kita ingin proporsional semuanya ujung-ujungnya baik pemerintah maupun DPR, inginnya ada biaya porsi yang bisa terjangkau oleh masyarakat," kata Hilman.

Namun, Hilman menegaskan pihaknya belum bisa menentukan berapa biaya haji apabila nantinya benar-benar diturunkan.

"Ah belum bisa. Bukan belum bisa, belum menyepakati nyebut angka," ujarnya.

Baca juga: BPKH: Aset Dana Haji Tumbuh Rp 20 Triliun karena Tak Ada Haji Selama Pandemi

Sebelumnya, Kemenag mewakili pemerintah mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp 98.893.909.

Dari angka Rp 98,8 juta itu, biaya yang dibebankan kepada jemaah haji sebesar Rp 69 juta. Sementara sisanya dibayarkan nilai manfaat dana haji.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2023).

"Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi bipih (biaya perjalanan ibadah haji) Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen," ujar Yaqut.

Baca juga: Soal Usul Kenaikan Biaya Haji, Wapres: Subsidi Ongkos Haji Terlalu Besar