FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Rencana kenaikan biaya haji yang meningkat hingga dua kali lipat, terus menuai perdebatan. Bahkan kritikan tajam kepada pemerintah atas rencana itu bermunculan.

Eks Menko Perekonomian, Rizal Ramli misalnya ikut mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal wacana itu.

Sebelumnya, Jokowi mengaku terkejut melihat reaksi publik yang sangat reaktif kendati keputusan soal kenaikan ongkos haji ini belum final. Sikap Eks Wali Kota Solo inilah yang kemudian dikritik keras oleh Rizal Ramli.

"Pemerintah 'test ombak' dulu, kalau ada reaksi mundur, kalau ndak ada lanjutkan," kata Rizal, dikutip pada Rabu (25/1/2023).

Rizal lantas mencontohkan keberjalanan beberapa kebijakan pemerintah. Seperti wacana menaikkan besaran pajak hingga pengadaan kompor listrik.

"Awalnya PPN mau dinaikkan 15%, begitu ada protes turun ke 11%. Mau paksakan kompor listrik, begitu banyak protes mundur," cuit Rizal.

Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu menilai pemerintah sedang menunjukkan sikap plin plan. Bahkan Rizal menilai pemerintah sedang bermain-main dengan rakyatnya.

"Memerintah kok main-main, dasar ndak becus. Sono mundur," pungkas Rizal.

Sementara wacana pemerintah menaikkan biaya haji masih menuai pro dan kontra. Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy lantas menjelaskan bahwa selama ini jemaah haji selalu mendapat subsidi dari pemerintah.

"Jadi selama ini memang dana untuk haji itu sebetulnya di bawah dari biaya yang seharusnya, selama ini pemerintah memberikan subsidi tidak langsung," ujar Muhadjir, Rabu (25/1/2023).

Saat ini rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) per jemaah mencapai Rp69.193.733, lebih tinggi dari BPIH 2022 yang ditetapkan di angka Rp39.886.009 per jemaah.

Karena itulah pemerintah berencana untuk menaikkan biaya haji supaya tidak terus-menerus membebani pembiayaan negara.

"Makanya ini kita upayakan ada penyesuaian agar keberlangsungan dari penyelenggaraan haji ini bisa terjamin," tegasnya.