FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Staf Khusus Menteri Keuangan Prastowo Yustinus membalas Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said soal kemampuan pemerintah membayar utang Indonesia.

Prastowo mengatakan, sejarah akan mencatat bahwa ada mantan pejabat publik harus mengatakan hal seperti itu demi memuaskan rasa tak suka pada pemerintah, bukan atas dasar fakta yang sebenarnya.

“Menjadi manusia merdeka sungguh tak mudah, terutama menaklukkan ego sendiri. Sedih sih, tapi gimana lagi,” ucapnya dalam unggahannya, Rabu, (25/1/2023).

Menurutnya, selama ini reputasi Indonesia dalam membayar utang sangat baik. Penggunaan utang juga produktif. Penambahan utang Rp1200 T gotong royong dengan Bank Indonesia atasi pandemi.

“Memeras rakyat dengan pajak ini fitnah! Justru melalui UU HPP beban pajak untuk kelompok penghasilan bawah turun,” tambah pria kelahiran Pinrang ini.

Dia menegaskan Indonesia tidak pernah gagal atau minta penjadwalan untuk bayar utang.

Alumnus STAN ini mengatakan, menaikkan pajak atau harga kebutuhan rakyat dengan memeras adalah dua hal berbeda.

Apalagi kata dia, kenaikan PPN tetap disertai fasilitas PPN, tidak dipungut alias nol untuk barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan.

“Kalau mengenai cukai, silakan jika tak setuju pengendalian hanya biar berbeda dengan pemerintah,” tandasnya.

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang Indonesia.

Dia menyindir Menkeu Sri Mulyani yang telah menegaskan bahwa pemerintah mampu membayar utang Indonesia.

Said Didu mengatakan, sekarang ini sudah mendekati 50% pendapatan negara digunakan untuk bayar utang (pokok dan bunga).

“Mohon tunjukkan kemampuan tersebut dari mana? Dari meras rakyat lewat pajak dan penghapusan subsidi?,” tuturnya.

Dia mencontohkan, PPN, cukai dan lain-lain telah dinaikkan pemerintah

Menurutnya, menaikkan pungutan atau pajak kepada rakyat demi untuk menaikkan pendapatan demi membayar utang yang melonjak adalah pemerasan kepada rakyat.

“Itu pendapat saya. Pasti bagi yg sedang memeras rakyat tdk setuju atau bikin alasan lain lagi yang mutar-mutar,” pungkas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini.

Diketahui, Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per Desember 2022 sebesar Rp7.733,99 triliun. (selfi/fajar)