Liputan6.com, Jakarta Sempat beredar di media sosial sejumlah komunitas mobil dan motor, serta pengendara berswafoto di underpass Jalan Dewi Sartika, Kota Depok. Pemerintah Kota Depok menganggap lokasi tersebut tidak layak dijadikan tempat nongkrong.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, underpass Dewi Sartika merupakan aset negara. Sebagai warga negara harus menjaga dan underpass tersebut bukan milik sendiri karena memiliki manfaat untuk kepentingan semuanya.

"Tidak layak lah untuk tempat nongkrong,” ujar Idris kepada Liputan6.com, Kamis (26/1/2023).

Idris menjelaskan, underpass Dewi Sartika status asetnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya menyerahkan kewenangan kepada Pemerintah Kota Depok.

"Kemarin saya tanya kepada Pak Gubernur ini statusnya aset Pemprov segala apa yang terjadi, kewenangan atas izin Provinsi,” jelas Idris.

Pemerintah Kota Depok baru mendapatkan arahan terkait penambahan keamanan pada underpass Dewi Sartika. Pemerintah Kota Depok diminta menambah CCTV untuk mengawasi pergerakan lalu lintas di underpass Dewi Sartika.

"Yang baru dihimbau beliau adalah coba tambah pasang CCTV, kita baru bisa belanja di ABT tahun ini kecuali ada CSR,” ucap Idris.

Idris mengungkapkan, sistem pengamanan tidak hanya dilakukan di underpass Dewi Sartika. Pemerintah Kota Depok akan memantau dengan sistem pengaman CCTV di trotoar Margonda, Kartini, dan GDC.

"Jadi bukan hanya di underpass Dewi Sartika tapi di Margonda, Kartini dan GDC,” ungkap Idris.

Melalui akun Instagramnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan dirinya tengah mencari seorang emak-emak berbaju merah yang tampak asik menikmati underpass Dewi Sartika. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil ingin mengajak emak-emak tersebut ngo...