LEMBAGA Survei Indonesia (LSI), beberapa hari lalu, merilis hasil survei yang bertajuk, “Kinerja Presiden, Pencabutan PPKM, Ketersediaan Bahan Pokok dan BBM, Serta Peta Politik Terkini”. Hasil survei itu menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melonjak hingga di angka 76,2%.

Tren kepuasan kinerja Presiden Jokowi pada awal 2023 ini tertinggi jika dibandingkan dengan hasil survei sebelum-sebelumnya sejak Januari 2015 yang berada di angka 61,7%. 

“Secara umum, keadaan ekonomi cenderung stabil dan membaik, meski masih belum kembali ke situasi sebelum pandemi. Bahan-bahan kebutuhan pokok dan BBM cukup tersedia dan mudah didapat, meski untuk sebagian masyarakat harganya masih ada yang kurang terjangkau,” ujar Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan saat dikonfirmasi, Rabu (25/1).

Baca juga: Presiden akan Terbitkan Inpres Perbaikan Jalan Kabupaten/Kota

Namun,  menurut Djayadi, dengan tetap dialokasikannya Bantuan Sosial (Bansos) oleh pemerintah ke setiap daerah, kesulitan ekonomi yang dialami masyarakat yang paling rentan masih bisa dikurangi.

Djayadi mengatakan ada dua faktor utama naiknya tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi yaitu pertama karena pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan kedua penurunan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.

“Yang menjadi pemicu secara khusus naiknya tingkat kepuasan adalah dua hal yaitu pencabutan PPKM yang berarti secara umum membuat aktivitas terutama ekonomi benar-benar kembali ke normal dan faktor penurunan harga BBM nonsubsidi di awal tahun,” ucapnya.

Sementara itu, Sekjen Kornas-Jokowi Akhrom Saleh mengapresiasi hasil survei dari LSI yang menyebutkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) trennya terus mengalami peningkatan. 

"Saya kira hasil survei LSI menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi adalah hal yang jujur. Khususnya di bidang ekonomi," ucap Akhrom.

Menurutnya kepuasan terhadap Jokowi yang paling menonjol ialah terkait dengan bidang ekonomi.

Pengambilan kebijakan yang tepat di masa pandemi covid-19 selama dua tahun terbukti tepat yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi yang positif.

"Sebab, dapat kita rasakan di masa-masa pandemi dalam dua tahun terakhir, Presiden Jokowi tepat dalam mengambil keputusan untuk mengatasi dampak pandemi, yang kita tahu efeknya itu kepada perekonomian internasional termasuk dalam negeri," ucapnya.

Akhrom membandingkan kebijakan penanganan pandemi covid-19 yang berlaku di Italia, yang mengambil langkah lockdown, yang justru berefek negatif dengan perekonomian negaranya. 

Seballiknya, dengan pertimbangan matang, Presiden Jokowi tidak mengambil langkah itu, melainkan hanya menerapkan PPKM, yang berdasarkan data tingginya angka covid-19, dengan menerapkan level-levelnya.

“Hemat saya, langkah tersebut sangat berhasil, baik dari sisi menekan angka terjangkitnya covid-19, pun menyelamatkan perekonomian nasional. Demikian dunia internasional mengakui itu, khususnya dengan perekonomian nasional yang mengalami peningkatan meski pandemi,” tukasnya.

Untuk diketahui, survei LSI dilakukan pada 7-11 Januari 2023 terhadap warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon.

Survei dilakukan wawancara melalui telpon terhadap 1.222 responden. Pemilihan sampel dilakukan dengan metode pemilihan sampel random digit dialing (RDD) yakni teknik memilih sampel melalui pembangkitan nomor telepon secara acak. 

LSI menyatakan margin of error survei ini diperkirakan sekitar 2,9% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%. (RO/OL-1)